tirto.id - Seleksi rekrutmen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2023 harus melewati serangkaian tes, salah satunya Tes Kemampuan Dasar (TKD).
Pada tahap pertama, peserta akan mengikuti seleksi TKD, Tes Akhlak untuk lulusan D-III hingga S-2 dan TKD saja bagi lulusan SMA/sederajat yang dilaksanakan pada 12-21 Juni 2023.
Apabila peserta dinyatakan lolos seleksi tahap pertama, maka akan melanjutkan seleksi berikutnya, yaitu seleksi bahasa Inggris yang akan berlangsung pada 20 - 22 Juli 2023.
Seleksi TKD meliputi beberapa substansi tes yang salah satu materinya adalah Tes Wawancara Kebangsaan (TWK). Oleh karena itu, diperlukan persiapan yang cukup matang mengingat jumlah pesaing yang ikut serta dalam tes BUMN 2023.
Sebagai bahan persiapan adalah berlatih soal-soal TKD sesering mungkin agar tidak asing saat hari pelaksanaan ujian.
Contoh Soal TKD Rekrutmen BUMN 2023 dan Jawabannya
Berikut contoh soal-soal TKD BUMN tentang TWK yang dilengkapi dengan pembahasannya sebagai bahan latihan:
1. Pertimbangan dikeluarkannya POLRI dari institusi ABRI adalah ...
a. memperbaiki dan meningkatkan citra POLRI dalam masyarakat
b. dapat menegakkan hukum lebih konsekuen dalam masyarakat
c. meningkatkan profesionalisme POLRI dalam menjalankan tugas
d. memperoleh keleluasan dalam menjalankan tugas-tugasnya
e. dapat bekerja sama dengan ABRI melindungi masyarakat
2. Paradigma baru tentang peran politik TNI pada hakikatnya menunjukkan ...
a. peningkatan peran sosial politik TNI
b. Pemantapan peran sosial politik TNI
c. pengurangan peran sosial politik TNI
d. pembalasan peran sosial politik TNI
e. penambahan peran sosial politik TNI
3. Ketentuan yang merupakan perwujudan sumber hukum urutan tertinggi adalah...
a. Mahkamah Agung
b. UUD 1945
c. pancasila
d. TAP MPR
e. keputusan presiden
4. Yang dimaksud pemerintah pusat adalah...
a. presiden dan wakil presiden, DPR, MPR, dan MA
b. presiden dan wakil presiden
c. presiden dan wakil presiden, DPR, TNI
d. presiden dan wakil presiden, MA, POLRI
e. presiden dan wakil presiden, menteri
5. Dalam kehidupan bernegara, pancasila berperan sebagai...
a. dasar negara
b. dasar keimanan
c. dasar kenegaraan
d. dasar beragama
e. dasar ketatanegaraan
6. Menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999 diantara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomikan adalah...
a. pendidikan
b. agama
c. sosial
d. pertahanan
e. kesehatan
7. Susunan pemerintah daerah otonom menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1999 terdiri dari...
a. kepala daerah dan wakilnya
b. kepada daerah dan DPRD
c. kepada daerah, DPRD dan Badan Eksekutif Daerah
d. kepala daerah dan dinas-dinas
e. kepala daerah dan tripida/muspida
8. Propenas adalah singkatan dari...
Perencanaan Pembangunan Nasional
b. Proyek Pembangunan Nasional
c. Program Pembangunan Nasional
d. Prosedur Pembangunan Nasional
e. Program Pengembangan Nasional
9. Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 Amandemen, tercantum dalam...
a. pasal 114
b. pasal 25
c. pasal 24
d. pasal 27
e. pasal 7
10. Menurut UUD 1945 Amandemen, Indonesia menganut sistem pemerintahan...
a. sentralisasi
b. desentralisasi
c. presidensial
d. parlementer
e. monarki
11. Menurut UUD 1945 Amandemen, salah satu tugas MPR ,kecuali...
a. meminta pertanggungjawaban presiden sebagai mandataris
b. mengubah UUD 1945
c. memberhentikan presiden
d. menetapkan GBHN
e. melantik presiden dan wakil presiden
12. Yang dimaksud undang-undang dasar menurut UUD 1945 adalah...
a. hukum dasar tertulis
b. hukum adat
c. hukum tidak tertulis
d. konvensi
e. hukum negara
13. Menurut UUD 1945 pasal 10, kekuasaan presiden selaku kepala negara adalah...
a. sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU
b. menyatakan negara dalam keadaan bahaya
c. memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi
d. memberikan tanda jasa dan hak-hak lain tanda kehormatan
e. memilih menteri dan melantiknya
14. Dalam rangka pembangunan nasional yang langsung bertugas sebagai pemikir, perencanaan dan sekaligus pelaksanaan pembangunan adalah...
a. presiden
b. TNI
c. ahli-ahli ekonomi
d. masyarakat umum
e. pegawai negeri
15. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas ekonomi dengan prinsip sebagai berikut, kecuali...
a. efisiensi
b. kebangsaa
c. berwawasan lingkungan
d. kemandirian
e. kebersamaan
16. Dinas provinsi merupakan unsur pemerintahan provinsi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah gubernur, melalui...
a. wakil gubernur
b. sekretaris daerah
c. unit pelaksana teknis
d. kepala dinas
e. menteri
17. Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 Amandemen adalah...
a. presiden
b. mahkamah konstitusi
c. mahkamah agung
d. depkumham
e. MPR
18. Peraturan pemerintah tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dalam...
a. PP Nomor 151
b. PP Nomor 150
c. PP Nomor 105
d. PP Nomor 106
e. PP Nomor 107
19. Peraturan pemerintah tentang pedoman organisasi perangkat daerah (PP Nomor 84 tahun 2000) disahkan pada...
a. 25 Juli 2000
b. 25 Agustus 2000
c. 25 September 2000
d. 25 Oktober 2000
e. 25 November 2000
20. UUD 1945 telah mengalami amandemen yang ke...
a. satu
b. dua
c. tiga
d. empat
e. lima
21. Sistem kebijakan meliputi 3 unsur yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut, kecuali...
a. pelaku politik
b. kebijakan publik
c. lingkungan publik
d. dana kebijakan
e. tidak ada yang benar
22. Apabila diperhatikan dengan seksama, kunci utama bagi keberhasilan berbagai upaya dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah...
a. pembinaan kesadaran warga negara
b. pengembangan proyek-proyek yang strategis
c. pungutan pajak yang proporsional
d. penegakan hukum secara konsisten
e. peningkatan kesejahteraan rakyat
23. Berikut ini adalah unsur-unsur utama dari program stabilisasi dan reformasi ekonomi nasional yang mendesak dan perlu dilakukan oleh pemerintah yang baru adalah kecuali...
a. pembangunan lembaga keuangan
b. penyelesaian utang dunia usaha
c. mewujudkan efisiensi ekonomi
d. meningkatkan keterbukaan
e. menegakkan hukum dengan adil
24. UU terbaru tentang ketenagalistrikan adalah...
a. UU No. 21 tahun 2009
b. UU No. 22 tahun 2008
c. UU No. 21 tahun 2009
d. UU No. 30 tahun 2009
e. UU No. 21 tahun 2010
25. Pembentukan komisi pemeriksa kekayaan penyelenggaraan negara atau KPKPN berdasarkan...
a. Keppres No. 27 tahun 1999
b. UU Nomor 2 tahun 1999
c. TAP MPR No. II/MPR/1978
d. TAP MPR No. IV/MPR/1978
e. TAP MPR No. V/MPR/1978
26. Kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom diatur dalam...
a. TAP NO V/MPR/2000
b. PP No. 25 tahun 2000
c. Keppres No. 30 tahun 2003
d. Keppres No. 102 tahun 2001
e. PP No. 30 tahun 2003
27. Kekuasaan kepala negara dalam sistem pemerintahan negara adalah...
a. otoriter
b. tidak terbatas
c. tidak tak terbatas
d. absolut
e. mutlak
28. Asas pemerintahan yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara disebut...
a. asas keterbukaan
b. asas proporsionalitas
c. asas profesionalitas
d. asas akuntabilitas
e. asas hukum
29. Dasar-dasar kepemerintahan yang baik adalah mencakup hal-hal diantaranya sebagai berikut, kecuali...
a. partisipasi
b. aturan hukum
c. transparansi
d. individualis
e. keadilan
30. Kebijakan pemerintah paling tidak dalam bentuknya yang positif pada umumnya dibuat berdasarkan...
a. adat istiadat
b. hukum dan kewenangan tertentu
c. agama dan kepercayaan
d. musyawarah untuk mufakat
e. keinginan masyarakat
KUNCI JAWABAN:
1. c
2. c
3. b
4. e
5. a
6. d
7. b
8. b
9. c
10. b
11. a
12. d
13. a
14. b
15. b
16. b
17. c
18. d
19. c
20. d
21. d
22. d
23. a
24. d
25. a
26. b
27. a
28. b
29. d
30. b
Penulis: Wulandari
Editor: Alexander Haryanto
