tirto.id - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 memasuki tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Tes SKB wajib diikuti semua formasi, termasuk Penyuluh Hukum. Contoh soal SKB CPNS Penyuluh Hukum serta jawabannya layak menjadi bahan acuan.
SKB merupakan ujian kedua yang harus dilalui seluruh peserta CPNS 2024 setelah dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
Secara umum, Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2024 akan dilakukan dengan menggunakan dua metode, yakni berbasis Computer Assisted Test (CAT) dan non-CAT.
Jika tidak ada perubahan jadwal, pelaksanaan SKB non-CAT dilaksanakan mulai 20 November hingga 17 Desember 2024. Sedangkan SKB CAT digelar pada 9-20 Desember 2024.
Kisi-Kisi Materi Soal SKB Penyuluh Hukum Ahli Pertama CPNS 2024
Ksi-kisi materi soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2024 sangat penting untuk dipahami. Bobot penilaian SKB CPNS 2024 adalah sebesar 60 persen dari keseluruhan nilai yang diperoleh peserta. Tak ayal, hasil tes SKB termasuk menjadi penentu kelulusan CPNS.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah merilis materi pokok soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan CAT untuk seleksi pengadaan CPNS 2024. Tujuannya agar peserta dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin.
Kisi-kisi materi soal SKB Penyuluh Hukum Ahli Pertama CPNS 2024 adalah sebagai berikut:
Kemampuan Umum
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Pancasila.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Kemampuan Khusus
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
2. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3. Dasar-dasar konsultasi hukum.
4. Dasar-dasar komunikasi publik.
5. Dasar-dasar komunikasi dialogis.
6. Substansi hukum.
7. Struktur hukum.
8. Budaya hukum.
9. Dasar-dasar sosiologi hukum.
10. Perkawinan.
11. Hukum Perjanjian.
12. Kewarganegaraan.
13. Metode dan pendekatan penyuluhan hukum.
14. Tugas dan fungsi Penyuluh Hukum.
Kumpulan Soal SKB CPNS Penyuluh Hukum dan Jawabannya
Kumpulan soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Penyuluh Hukum dan jawabannya dapat menjadi bahan belajar dalam rangka mempersiapkan ujian SKB CPNS 2024.
Berikut adalah 40 contoh soal SKB CPNS Penyuluh Hukum serta jawabannya:
1. Indonesia adalah Negara yang mengirimkan PKO (Peace Keeping Operations), Pasukan Penjaga Perdamaian dibawah PBB terbesar ke-16 dengan jumlah personil 1.801 personel (sampai dengan April 2011). Adapun jumlah pasukan yang paling besar adalah dikirim ke Negara………..
A. Suriah
B. Irak
C. Palestina
D. Lebanon
E. Sudan
Jawaban: D
2. Kepanjangan dari NATO adalah………..
A. North Atlantic Treatment Organization
B. North Atlantic Treaty Organization
C. North Atlantic Trade Organization
D. North America Treaty Organization
E. North America Trading Organization
Jawaban: B
3. SEANWFZ adalah……..
A. Kesepakatan zona bebas senjata nuklir Asia
B. Kesepakatan zona bebas senjata nuklir Dunia
C. Kesepakatan zona bebas senjata nuklir ASEAN
D. Kesepakatan zona pembatasan senjata nuklir ASEAN
E. Kesepakatan zona pengembangan energi nuklir ASEAN
Jawaban: C
4. Segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi
geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Disebut dengan………..
A. Kemanan Negara
B. Pertahanan Negara
C. Ketahanan Nasional
D. Ketahanan Bangsa
E. Keamanan Bangsa
Jawaban: B
5. Sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya disebut dengan………
A. Pertahanan Seluruhnya
B. Pertahanan menyeluruh
C. Pertahanan Semesta
D. Pertahanan Holistik
E. Pertahanan Total
Jawaban: C
6. Tujuan Nasional Indonesia adalah berikut ini kecuali :
A. Melindungi segenap bangsa Indonesia
B. Memajukan kesejahteraan umum
C. Mencerdaskan kehidupan bangsa
D. Melaksanakan ketertiban dunia
E. Memajukan sistem militer
Jawaban: E
7. Ancaman terhadap suatu pulau di Indonesia merupakan………..
A. Ancaman bagi seluruh warga pulau tersebut
B. Ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia
C. Ancaman bagi propinsi pulau tersebut
D. Ancaman daerah terkait saja
E. Ancaman untuk suku pulau tersebut
Jawaban: B
8. Berdasarkan Wawasan Nusantara, pembangunan ekonomi haruslah……….
A. Pusat lebih dipentingkan
B. Daerah harus dipentingkan
C. Memperhatikan keadilan dan keseimbangan antardaerah
D. Lebih baik terpusat saja
E. Tidak harus mempertimbangkan kepentingan daerah
Jawaban: C
9. Kepanjangan dari Hankamrata adalah……….
A. Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
B. Pertahanan Keamanan Rakyat Jelata
C. Pertahanan Keamanan Rakyat Nusantara
D. Pertahanan Keamanan Rakyat Seluruhnya
E. Pertahanan Keamanan Rakyat Indonesia
Jawaban: A
10. Setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa disebut dengan...........
A. Tanda bahaya
B. Tanda siaga
C. Ancaman
D. Tantangan
E. Sinyal bahaya
Jawaban: C
11. Ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain disebut dengan..........
A. Ancaman
B. Bahaya
C. Ancaman militer
D. Ancaman bersenjata
E. Ancaman serius
Jawaban: C
12. Ancaman yang datangnya dari gerakan kekuatan bersenjata disebut dengan..............
A. Ancaman
B. Bahaya
C. Ancaman militer
D. Ancaman bersenjata
E. Ancaman serius
Jawaban: D
13. Gerakan sekelompok warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah dengan melakukan perlawanan bersenjata disebut dengan..............
A. Gerakan underground
B. Gerakan pembelotan
C. Gerakan bawah tanah
D. Gerakan bersenjata
E. Gerakan perlawanan militeristik
Jawaban: D
14. Tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi disebut dengan istilah................
A. Tentara pintar
B. Tentara netral
C. Tentara professional
D. Tentara berwibawa
E. Tentara karismatik
Jawaban: C
15. Negara Indonesia adalah Negara hukum, adalah bunyi UUD 45 pasal............
A. Pasal 1 ayat 1
B. Pasal 1 ayat 2
C. Pasal 1 ayat 3
D. Pasal 1 ayat 4
E. Pasal 4 ayat 1
Jawaban: C
16. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Adalah bunyi UUD 45............
A. Pasal 9
B. Pasal 10
C. Pasal 11
D. Pasal 12
E. Pasal 20
Jawaban: B
17. Menurut pasal 11, Presiden menyatakan perang atau membuat perjanjian atas persetujuan..........
A. MPR
B. MPR dan DPR
C. DPR
D. Seluruh Rakyat Indonesia
E. Gubernur Bank Indonesia
Jawaban: C
18. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang. Adalah bunyi UUD 45 pasal..............
A. Pasal 12
B. Pasal 13
C. Pasal 32
D. Pasal 31
E. Pasal 15
Jawaban: A
19. Berdasarkan pasal 30 UUD 45, tiap-tiap warga Negara.............
A. Berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan & keamanan Negara
B. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan & keamanan negara
C. Boleh ikut serta dalam usaha pertahanan & keamanan Negara
D. Tidak harus ikut serta dalam usaha pertahanan & keamanan Negara
E. Berhak ikut serta dalam usaha
Jawaban: A
20. Keputusan hakim terdahulu yang sering diakui dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang serupa disebut dengan istilah :
A. Rujukan
B. Yurisprudensi
C. Prudens
D. Konvensi
E. Rekondisi
Jawaban: B
21. Secara umum, dibentuknya hukum adalah bertujuan untuk :
A. Menciptakan sanksi bagi pelanggar hukum
B. Menciptakan keadilan sosial bagi individu
C. Menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat banyak
D. Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib
E. Memberikan hukuman setimpal bagi pelanggar
Jawaban: D
22. Hakikat norma hukum adalah bersifat memaksa. Maksud "memaksa" disini berarti:
A. Setiap orang dapat memaksakan keinginannya atas nama hukum
B. Asalkan ada payung hukum, seorang pejabat dapat memaksakan keinginannya kepada rakyat kecil
C. Sebelum memaksakan kepentingannya, suatu golongan harus berhasil terlebih dulu melahirkan dasar hukum yang membenarkan keinginannya tersebut
D. Penegak hukum boleh main paksa terhadap orang yang diduga melanggar hukum
E. Orang yang melanggar hukum atau yang tidak menaatinya dapat dikenakan sanksi
Jawaban: E
23. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk pada :
A. 16 Agustus 1945
B. 17 Agustus 1945 bertepatan dengan hari kemerdekaan
C. 18 Agustus 1945
D. 19 Agustus 1945
E. 20 Agustus 1944
Jawaban: C
24. Pada tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara Republik Indonesia telah dijelaskan dalam UUD 1945, yaitu seperti berikut ini, kecuali…….
A. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
B. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan dibawah MPR
C. Indonesia memiliki sistem kontitusional
D. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR
E. Presiden dapat memberhentikan DPR bila ada pelanggaran
Jawaban: E
25. Rakyat sebagai unsur dari negara mengandung makna :
A. Orang-orang yang menerima nilai-nilai budaya dan falsafah negara
B. Penduduk asli yang secara turun temurun hidup dalam negara
C. Sekumpulan manusia yang hidup dalam wilayah suatu negara
D. Sekumpulan orang yang sedang berada dalam wilayah negara
E. Keturunan para pejuang kemerdekaan suatu bangsa
Jawaban: C
26. Ciri dari kabinet Presidensial adalah :
A. Presiden sebagai kepala negara
B. Menteri punya masa jabatan sama dengan Presiden
C. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara
D. Presiden sebagai kepala pemerintahan
E. Kedudukan cabinet setara dengan kedudukan parlemen
Jawaban: D
27. Pendapat yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang utuh dan eksklusif terhadap udara diatas wilayahnya adalah .............
A. Konvensi Paris 1919
B. UU No.22 tahun 1999
C. Protokol Palermo
D. Konvensi Chicago 1944
E. Protokol Kyoto
Jawaban: D
28. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi, dan tidak berdasarkan konsep absolutisme. Konsep Absolutisme ini adalah............
A. Kekuasaan yang tidak membatasi
B. Kekuasaan yang dibatasi
C. Pembatasan kekuasaan
D. Kekuasaan yang tak terbatas
E. Kekuasaan tanpa didukung Undang-undang yang sah
Jawaban: D
29. Berapakah batas laut teritorial suatu negara yang diakui secara hukum internasional saat ini ?
A. 200 mil
B. 100 mil
C. 12 mil
D. 2 mil
E. 120 mil
Jawaban: C
30. Tokoh yang berpendapat bahwa bangsa adalah kesatuan budaya dan politik adalah :
A. Jacobsen & Lipman
B. Frederich Ratzel
C. Montesque
D. Albuquerque
E. John Dahl Tomasson
Jawaban: A
31. Setiap orang yg disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yg menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap adalah........
A. Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence)
B. Asas keadilan
C. Asas keterbukaan
D. Asas kriminalitas
E. Asas berbaik sangka
Jawaban: A
32. Segala perbuatan yg menghina atau menghalangi pengadilan dan administrasi hukum atau mengurangi martabat kewenangan persidangan disebut.............
A. contempt of parliament
B. contempt of justice
C. contempt of court
D. contempt of judge
E. contempt of truth
Jawaban: B
33. Kebebasan mengambil keputusan di setiap situasi yg dihadapi menurut pendapatnya sendiri disebut..........
A. Disposisi
B. Diskresi
C. Disabilitas
D. Amnesti
E. Grasi
Jawaban: B
34. Berkas/surat dari tergugat/termohon tentang tanggapan dari adanya replik penggugat/pemohon disebut dengan istilah...........
A. Replik
B. Duplik
C. BAP
D. P21
E. Dokumen hukum
Jawaban: B
35. Satu hak dr terdakwa untuk menjawab surat dakwaan;
A. Eksekusi
B. Bantahan
C. Pleidoi
D. Eksepsi
E. Duplikasi
Jawaban: D
36. Hukum pidana merupakan bagian dari………..
A. Hukum Privat
B. Hukum Perorangan
C. Hukum Individualistic
D. Hukum Publik
E. Hukum Sanksional
Jawaban: D
37. Hukum perdata merupakan bagian dari………..
A. Hukum Privat
B. Hukum Perorangan
C. Hukum Individualistic
D. Hukum Publik
E. Hukum Sanksional
Jawaban: A
38. Hukum Pidana yang mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi) disebut dengan..........
A. Hukum Pidana Formil
B. Hukum Pidana Materiil
C. Hukum Pidana Sipil
D. Hukum Pidana Resmi
E. Hukum Pidana Prosedural
Jawaban: B
39. Sedangkan Hukum Pidana yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil.
A. Hukum Pidana Formil
B. Hukum Pidana Materiil
C. Hukum Pidana Sipil
D. Hukum Pidana Resmi
E. Hukum Pidana Prosedural
Jawaban: A
40. Yang bukan merupakan asas hukum acara pidana adalah..........
A. Asas perintah tertulis
B. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, jujur, dan tidak memihak
C. Asas memperoleh bantuan hukum
D. Asas terbuka, yaitu pemeriksaan tindak pidana dilakukan secara terbuka untuk umum
E. Asas tertutup, yaitu pemeriksaan tindak pidana dilakukan tertutup dari publik
Jawaban: E
Penulis: Robiatul Kamelia
Editor: Beni Jo & Yulaika Ramadhani
