naufalmamduh

Perusakan 8 rumah warga Ahmadiyah di Lombok Timur, pada Mei 2018, terjadi setelah rangkaian intimidasi sejak 2016.

Menurut Wiranto, opini WTP dari BPK bukan sebuah prestasi tetapi kewajiban bagi yang harus didapatkan oleh para penyelenggara negara.

"Kita ingin bandara aman dari teror dan sebagainya dan jangan bercanda soal bom karena Kemenhub dan Polri akan menuntut bagi yang bercanda bom karena dampaknya tidak mengenakan," ucap Budi Karya.

Menurut Wiranto, salah satu poin pertemuan adalah untuk membahas tindak pidana korupsi di dalam RKUHP yang selama ini menjadi perbincangan di masyarakat.

KPK mengamankan uang senilai Rp100 juta dan sebuah mobil.

Bupati Purbalingga diduga menerima fee Rp100 juta dari pihak swasta.

"Disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Purbalingga," kata Agus Rahardjo.

Pose jari bersimbol salam metal yang dilakukan Bupati Purbalingga, Tasdi di Gedung KPK dianggap pengamat sebagai upaya menahan rasa malu ketika ditangkap oleh KPK.

Pemuatan pasal-pasal Tipikor dalam RKUHP dinilai bisa membuat pidana korupsi menjadi delik kejahatan biasa.

Irvanto ditahan selama 30 hari ke depan.

Markus mengaku hanya tahu Irvanto semasa dirinya sering hadir dalam acara Partai Golkar.

Direktur Eksekutif LBH Pers menyatakan, aparat kepolisian seharusnya melakukan penyelidikan lebih mendalam terhadap kasus ini, bukan justru bersikap sebaliknya.

KPK memeriksa Miryam Haryani dan Chairuman Harapan sebagai saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung.

Ganjar Pranowo akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi (IHP) dan Made Oka Masagung (MOM).

KPK menangkap 4 orang saat menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Salah satu dari 4 orang itu berstatus kepala daerah.

KPK berencana memeriksa sejumlah anggota DPR dan mantan legislator selama pekan ini untuk meminta informasi mengenai aliran dana korupsi e-KTP.

Menurut KPK, Bamsoet harus memberi contoh yang baik karena berperan sebagai Ketua DPR RI.

Mirwan Amir dan Melchias Mekeng mengaku tak kenal dengan  tersangka kasus KTP Elektronik (e-KTP) Irvanto dan Made Oka.

Mirwan mengaku, dalam pemeriksaan ia ditanya soal pembahasan APBN selaku posisinya sebagai mantan Wakil Ketua Banggar DPR RI.

Keempat anggota DPR ini dipanggil sebagai saksi untuk untuk kasus KTP Elektronik untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi alias IHP dan Made Oka Masagung alias MOM.