Mochammad Fajar Nur

Mochammad Fajar Nur, seorang wartawan berita untuk Tirto.ID yang bergabung sejak Februari 2023. Mulai belajar menulis sejak di bangku perkuliahan pada 2016. Saya bertanggung jawab untuk melaporkan berita terbaru dengan informatif dan menarik bagi pembaca. Sehari-hari menghasilkan tulisan panjang disertai analisis, namun tetap mudah dipahami oleh pembaca. Gemar membaca buku-buku sastra dan esai sosial-kebudayaan. Menulis pada ranah isu kemanusiaan, kesehatan, kebudayaan, kebencanaan serta hukum.

Indeks Tulisan

Sosial Budaya

Senin, 27 Apr

APPMBGI Optimistis Program MBG Bertahan Jangka Panjang

Keyakinan Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur MBG, didasari penguatan sistem tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas yang dibangun secara nasional.

Hukum

Jumat, 17 Apr

LPSK Siap Lindungi dan Dampingi Korban Kekerasan Seksual FH UI

LPSK hadir untuk menguatkan korban dan saksi agar berani mengungkapkan kasus ini demi mendapatkan keadilan.

Politik

Jumat, 17 Apr

Prabowo Instruksikan Menteri Percepat Program Strategis Nasional

Program strategis nasional yang disorot Prabowo meliputi pendidikan, ketahanan pangan, hilirisasi industri, hingga pemanfaatan sampah jadi energi.

Hukum

Jumat, 17 Apr

KontraS: Motif Dendam di Kasus Andrie Upaya Putus Rantai Komando

KontraS mempertanyakan aksi penyerangan yang sistematis dan ketidakterbukaan Puspom TNI dalam mengungkap identitas empat prajurit yang menjadi tersangka.

Hukum

Jumat, 17 Apr

Koalisi Masyarakat Sipil Minta MK Hapus Peradilan Militer

Ardi menjelaskan, peradilan militer merupakan aturan peralihan dari era Orde Baru ke Reformasi yang sudah saatnya dikesampingkan.

Hukum

Jumat, 17 Apr

MK Tolak Gugatan Masa Jabatan Kapolri, Permohonan Dinilai Kabur

Mahkamah melihat terdapat ketidaksesuaian antara alasan permohonan dengan petitum yang diajukan oleh pemohon sehingga permohonan tidak diterima.

Hukum

Jumat, 17 Apr

MK Tolak Gugatan Larangan Keluarga Presiden Maju Capres-Cawapres

MK menilai pemohon ragu menentukan ingin mempertahankan isi Pasal 169 UU Pemilu atau menyisipkan frasa larangan hubungan keluarga pada presiden-wapres.