Maulida Sri Handayani

Rendahnya harga gas alam dan maraknya kebijakan energi bersih membuat batu bara semakin kalah pamor.

Reklamasi Teluk Jakarta sudah dilaksanakan meski belum ada peraturan daerah yang mengaturnya. Salah satu pengurukan yang sedang berlangsung adalah reklamasi Pulau G di sekitar Muara Angke. Para nelayan pun tak tinggal diam. Bersama beberapa LSM, mereka menggugat pemprov DKI Jakarta karena reklamasi itu akan berdampak buruk bagi pencaharian dan hunian mereka.

Reklamasi atau pengurukan Teluk Jakarta jalan terus meski kontroversial. Gubernur Ahok menganggap reklamasi dilandasi fondasi hukum kuat, yakni Keppres No.52 tahun 1995 yang diputuskan oleh Presiden Soeharto. Tapi karena tak didasari perda tentang zonasi dan tata ruang pesisir, perizinan itu dianggap menyalahi peraturan. Koalisi LSM dan nelayan menggugat perizinan itu.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur kawasan Kalijodo. Untuk melibas prostitusi atau benar-benar memang untuk lahan hijau ? Enam rukun tetangga yang hilang itu, menurut Ahok, digusur bukan karena prostitusi. Dalam surat peringatan pada warga di pinggiran Kali Angke itu, pemprov menyebutkan bahwa penertiban dilakukan karena lahan negara diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Pemprov menetapkan target sebesar 30% untuk RTH

Saat Freeport McMoran (FCX) menandatangani kontrak karya pertama 49 tahun lalu, posisi tawar Indonesia begitu lemah. Kini, Freeport menawarkan USD 1,7 miliar untuk 10,64 persen sahamnya kepada Pemerintah Indonesia.