lalurahadian

"Seluruh segmen pemilih ini kan memang harus disapa. Jadi ada segmen petani, ada ibu ibu, ada anak muda," kata Hasto.

Lewat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018, pelapor korupsi bisa dapat imbalan uang jika terbukti benar.

TKN Jokowi-Ma'ruf mengklaim, penyelenggaraan IMF 2018 di Bali sebagai bukti kuatnya pemerintah saat ini dalam menggelar acara berskala nasional maupun internasional.

Pertemuan ARB dan sejumlah tokoh TKN Jokowi-Ma'ruf dinilai demi memperkuat dukungan terhadap Jokowi-Ma'ruf dari tokoh Golkar.

Amien Rais rencananya besok akan diperiksa di Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus dugaan penyebaran kabar bohong dengan tersangka Ratna Sarumpaet.

Menurut Arsul, tatap muka sejumlah anggota TKN Jokowi-Ma'ruf dengan Aburizal pada Senin (8/10/2018) malam lalu termasuk dalam agenda rutin timnya.

"Di satu sisi nggak usah direspon dengan terlalu ramai," ujar Arsul Sani.

Meski mengkritik pertemuan IMF-World Bank, namun sebetulnya kubu Prabowo-Sandi tak diuntungkan karena tak punya argumen kokoh.

Daftar pemilih tetap untuk pemilu 2019 masih bermasalah. Ada 31 juta pemilih berpotensi belum masuk DPT, kata Kemendagri.

Hoaks yang dibuat Ratna Sarumpaet menarik perhatian publik sejak awal pekan ini.

"Kalau saat membagikan [bantuan] pakai logo partai menurut kami tidak masalah," kata Anggota Bawaslu RI Mochamad Afifuddin.

Gerindra meminta penegak hukum adil sebab selama ini pengusutan perkara dilakukan secara tebang pilih.

Proses pemutakhiran data pemilih tak bisa dilakukan maksimal di Sulteng karena terputusnya akses dari dan menuju ke sejumlah daerah di wilayah tersebut.

Saat ini, jumlah pemilih yang masuk DPT di dalam negeri berjumlah 185.084.629 orang.

Bawaslu RI menyatakan, akan menindaklanjuti semua laporan terkait berita hoaks yang dilakukan Ratna Sarumpaet.

TKN Jokowi-Ma'ruf menilai, Ratna Sarumpaet telah melanggar kesepakatan pada Kampanye Damai yang digelar pada 23 September 2018 lalu.

Kasus ini mencuat saat Ratna Sarumpaet berbohong soal lebam dan luka di wajahnya.

"Tim kampanye itu diperbolehkan mengganti orang atau menambah orang sepanjang itu nanti disampaikan ke KPU dan Bawaslu," kata Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.

Menurut KPU, jenis kebohongan Ratna harus dibedakan dengan statusnya sebagai juru kampanye Prabowo-Sandiaga.

"Ini bagian dari peraturan perundang-undangan."