lalurahadian
Indeks Tulisan
TKN Jokowi Akan Temui KPU & Bawaslu Bahas Iklan di Media Indonesia
Hasto Kristoyanto mrnyatakan, pihaknya akan segera berdialog dengan KPU dan Bawaslu RI terkait persoalan iklan di Media Indonesia.
Bawaslu Telusuri Pemasangan Iklan Jokowi-Ma'ruf di Media Indonesia
Bawaslu akan menelusuri pemasangan iklan yang memuat gambar Jokowi dan Ma'ruf Amin di salah satu media cetak.
Tim Kampanye Jokowi Anggap Pergantian Dirut BPJS Bukan Solusi
"Mengganti Dirut BPJS bukan solusi."
Kata Kemendagri Soal 31 Juta Data yang Tak Sama Antara DP4 dan DPT
Kemendagri sudah melakukan analisis terhadap DPT yang ditetapkan KPU. Hasilnya, ada 31 juta data yang tak sinkron antara DP4 dan DPT Hasil Perbaikan (DPTHP) I.
Usul Saksi Parpol Dibayar Negara: Bebani APBN & Rawan Penyelewengan
Jika negara setuju membiayai saksi parpol maka ada sekitar 12,8 juta orang yang harus dibayar.
TKN Jokowi Janji Tak Sembarangan Pasang Materi Kampanye
Wakil Ketua Kampanye TKN Jokowi, Abdul Karding berjanji akan menginstruksikan para relawan dan pendukung agarmemasang alat peraga kampanye sesuai aturan.
Luhut dan Sri Mulyani Resmi Dilaporkan ke Bawaslu RI
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menkeu Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu RI, terkait dugaan pelanggaran kampanye saat menghadiri IMF.
Sudirman Said Sindir Kemampuan Manajerial Pemerintahan Jokowi
Sudirman mengatakan, kunci keberhasilan pembangunan ekonomi sebenarnya ada di tangan teknokrat.
Sri Mulyani & Luhut Dilaporkan ke Bawaslu, TKN Jokowi: Ini Sepele
"Aduh nanti banyak guru-guru dong yang diadukan. Guru-guru kan juga banyak yang begini [mengangkat satu jarinya]," tutur Hasto.
Dugaan Pelanggaran Iklan Jokowi-Ma'ruf & Loyonya Ketegasan Bawaslu
Iklan Jokowi-Ma'ruf terpampang di harian milik Surya Paloh Media Indonesia. Padahal pariwara kampanye di media massa baru diizinkan 21 hari sebelum masa tenang pemilu tiba.
Saksi Pemilu Dibayar Negara, FITRA: Bukti Ketidakmandirian Parpol
Pengupahan saksi oleh negara akan membebani APBN.
Kemendagri Tolak Usul Pembiayaan Saksi Pemilu 2019 oleh Negara
Usul pendanaan saksi Pemilu oleh pemerintah muncul untuk mengurangi potensi kecurangan parpol guna memenuhi pendanaan saksi.
Bawaslu: Luhut dan Menkeu Berpotensi Terjerat Pelanggaran Kampanye
"Jangan pakai 2 bilang. Not dua, not dua," ujar Sri Mulyani seperti dalam rekaman video.
Soal Dugaan Kampanye Luhut dan Menkeu, Gerindra: Tak Profesional
"Itu juga tindakan yang tak adil, tak bijak, tak profesional, berpihak pada calon. Harusnya pejabat netral," kata Riza.
Kemenlu Jelaskan Alasan Tolak Bayar Tebusan untuk 2 WNI Tersandera
Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa pemerintah enggan membayar uang tebusan untuk 2 WNI yang disandera di perairan Semporna, Malaysia, karena ada prinsip yang dipegang pemerintah.
Tudingan Tim Prabowo dan Jawaban Kemendagri Soal Polemik DPT Pemilu
Kedatangan BPN Prabowo-Sandiaga untuk membahas persoalan seputar data 31 juta warga yang tak sinkron antara DPT dan DP4.
Kontroversi Kritik Prabowo Soal Pemerintah yang Ugal-ugalan
Prabowo sebagai lawan politik Jokowi dinilai tidak akan mengakui pencapaian pemerintah.
Bawaslu DKI Temukan Ribuan Alat Peraga Kampanye Melanggar Aturan
"Kami sudah turunkan APK dari 23 September sudah ada 1.039. APK itu lebih banyak bendera, spanduk," ujar Anggota Bawaslu DKI Puadi
Bawaslu DKI Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Kampanye Jokowi-Ma'ruf
Jokowi-Ma'ruf dilaporkan ke Bawaslu DKI karena pemasangan sejumlah iklan di videotron.
Nasib Sopir Angkot di Antara Bisingnya Modernisasi Ibu Kota
Jika 14 jam bekerja tak mampu untuk penuhi kebutuhan hidup harian, lalu mau apalagi?