Haris Prabowo

Haris mulai rutin membaca majalah sejak SD. Mulai belajar menulis di Lembaga Pers Mahasiswa Aspirasi UPN Veteran Jakarta pada 2013. Alumnus kelas naratif dan liputan agama di Yayasan Pantau. Bergabung sebagai wartawan harian di Tirto.id sejak 2018, tertarik pada isu politik, diskriminasi, media, sejarah, dan kebencanaan.

Indeks Tulisan

Politik

Senin, 28 Sept 2020

DPR-Pemerintah Sepakati Klaster Tenaga Kerja Omnibus Law di Hotel

DPR dan pemerintah serta perwakilan buruh menyepakati pembahasan klaster ketenagakerjaan di dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Politik

Senin, 28 Sept 2020

Pilkada 2020 Akan Panen Golput dan Gugatan Hukum ke Jokowi

Pilkada 2020 potensial menghasilkan golput yang besar. Selain itu, ini juga mungkin akan berujung ke gugatan hukum ke pemerintah.

Sosial Budaya

Senin, 28 Sept 2020

KSPI akan Mogok Nasional Tolak Pengesahan Omnibus Law 8 Oktober

KSPI dan serikat pekerja lainnya akan menggelar aksi mogok nasional menolak pengesahan RUU Ciptaker Omnibus Law 6-8 Oktober.

Politik

Senin, 28 Sept 2020

Desakan Tunda Pilkada di Tengah Corona: Tak Ada Suara Seharga Nyawa

Pemerintah masih punya opsi menunda Pilkada 2020 dengan Perppu perpanjangan jabatan kepala daerah atau melantik pelaksana tugas (Plt).

Kesehatan

Sabtu, 26 Sept 2020

Update Corona Indonesia 26 September, Positif 4.494, DKI Terbanyak

Kasus harian COVID-19 terus konsisten di angka lebih dari 4.000. Hari ini penambahannya mencapai 4.494.

Ekonomi

Sabtu, 26 Sept 2020

Komisi XI Sebut Perppu SSK Tak Hilangkan Independensi BI & OJK

Mekeng berkata Perppu SSK dimaksudkan agar ada keselarasan dan saling mendukung antara kebijakan pemerintah dengan BI dan OJK.

Hukum

Sabtu, 26 Sept 2020

Gereja di Papua Minta Bentuk Tim Investigasi Khusus Kasus Yeremia

Petrus mendesak Jokowi dan kabinetnya datang ke Distrik Hitadipa dan membuat tim investigasi secara padu yang terdiri dari semua pemangku jabatan.

Hukum

Jumat, 25 Sept 2020

Abraham Samad: Febri Mundur Karena KPK Sudah Kehilangan Marwah

Samad menilai Febri mundur sebab KPK telah menjadi lembaga eksekutif dan kehilangan independensinya sejak revisi UU KPK.

Hukum

Jumat, 25 Sept 2020

Busyro: Febri Mundur karena Revisi UU KPK & Banyak Jenderal Polisi

Busyro menilai Febri mundur karena revisi UU KPK dan banyaknya perwira tinggi Polri yang direkrut untuk masuk ke KPK dan mengisi sejumlah pos bintang satu.