Fransiskus Adryanto Pratama

Fransiskus Adryanto Pratama menjadi bagian dari redaksi Tirto.id sejak Februari 2023. Saat ini, ia meliput isu politik dan hukum. Sebelumnya, ia sempat bekerja di JPNN.com selama 2,5 tahun sebagai reporter.

Sejak Januari 2025, ia diberi kepercayaan sebagai news editor. Sebagai editor, ia ikut menulis, mengedit, dan menyunting naskah reporter sebelum dipublikasikan, sehingga berita yang dipublis bernilai tinggi sesuai prinsip jurnalistik.

Indeks Tulisan

Sosial Budaya
Jumat, 1 Nov 2024

Seleksi Petugas Haji 2025 Dibuka, Ini Kriteria Dicari Kemenag

Kini, Kemenag mencari petugas dengan kriteria profesional dan mau mengabdi demi kesuksesan pelaksanaan haji 2025.
Politik
Jumat, 1 Nov 2024

Wakil Ketua DPR Ungkap Alasan Belum Tetapkan Pimpinan Komisi XII

Adies Kadir menyebut pimpinan fraksi sangat berhati-hati menetapkan nama pimpinan komisi.
Hukum
Jumat, 1 Nov 2024

Soal UU Ketenagakerjaan Baru, Adies Kadir: Akan Kami Bicarakan

Permintaan MK soal menyusun UU Ketenagakerjaan baru, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengatakan DPR akan menyelami dulu putusan tersebut.
Politik
Jumat, 1 Nov 2024

Baleg DPR Usul Pemilihan Kepala Desa Pakai Partai Politik

Ahmad Doli Kurnia mengusulkan pemilihan kepala desa ikut diusung partai politik. Apa alasannya?
Politik
Jumat, 1 Nov 2024

Pejabat Eselon I Badan Gizi Nasional Didominasi Purnawirawan TNI

Dari delapan nama dalam struktur, lima di antaranya merupakan purnawirawan militer.
Sosial Budaya
Kamis, 31 Okt 2024

DPR Minta Pemerintah Kawal Ketat Distribusi Program MBG

Pemerintah pusat diminta bekerja sama dengan pemerintah daerah ihwal pengawasan program MBG.
Politik
Kamis, 31 Okt 2024

Perludem Dorong RUU Pemilu, DPR & Pemerintah Sepakat Omnibus Law

Perludem menyebut pemerintah dan DPR perlu merevisi UU Pemilu, UU Partai Politik dan UU Pilkada karena pelaksanaannya banyak permasalahan.
Politik
Kamis, 31 Okt 2024

Yasonna Kritik Program Rp100 Juta per Desa Pigai: Jangan Dulu

Yasonna mendorong Pigai melanjutkan program kabupaten peduli HAM dengan indikator diperjelas daripada buat program Rp100 juta per desa peduli HAM.
Politik
Kamis, 31 Okt 2024

Pigai Sebut Tak Miliki Program 100 Hari Kerja Kementerian HAM

Pigai juga mengklarifikasi soal keinginannya untuk  memiliki anggaran Rp20T untuk Kementerian HAM.
Hukum
Kamis, 31 Okt 2024

Yasonna Minta Pigai & Yusril Diskusi Bahas Pelanggaran HAM Berat

Yasonna meminta Pigai duduk bersama dengan Yusril agar tak berbeda pandangan soal penyelesaian nonyudisial 13 pelanggaran HAM di Indonesia.