Masuk tirto.id
Dwi Aditya Putra
Dwi Aditya Putra, adalah Asisten Redaktur Ekonomi di Tirto.id. Pria yang akrab disapa Adit ini mulai bergabung sejak Maret 2022. Adit mengawali karier di salah satu media di bawah perusahaan KLY Group (merdeka.com) sejak 2018. Ia juga sudah mendapatkan sertifikasi jenjang Wartawan Muda dari Dewan Pers pada 30 Desember 2020.
Indeks Tulisan
WTO Kabulkan Gugatan RI atas Uni Eropa Terkait Bea Biodiesel
Ini membuktikan Indonesia mampu bersaing secara adil di pasar global dan siap membela kepentingan nasionalnya melalui mekanisme WTO.
UMKM Tak Daftar SAPA Terancam Kehilangan Fasilitas Pemerintah
Sebelumnya Maman mewajibkan agar seluruh pelaku UMKM untuk mendaftarkan diri ke platform SAPA UMKM yang dibuat Kementerian UMKM.
Sebelum Ada OTT, Menaker Ingatkan soal Integritas Layanan K3
Wamenaker Immanuel Ebenezer, diketahui terlibat pemerasan terhadap sejumlah perusahaan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
KAI Tegaskan Tidak Ada Tempat Merokok di Rangkaian Kereta Api
Ini merespons permintaan legislator agar KAI menyediakan gerbong khusus yang di dalamnya dipergunakan sebagai tempat merokok atau smoking area.
Pemerintah Klaim Harga Beras Sudah Turun, Bagaimana Faktanya?
Pada pekan kedua Agustus 2025 harga rerata nasional beras medium dan premium di zona I masing-masing Rp14.012/kg dan Rp 15.435/kg.
BI Buka Peluang Penurunan Suku Bunga Lanjutan ke Depan
Penurunan suku bunga ke depan akan mempertimbangkan dua faktor utama: inflasi inti tetap rendah dan adanya output gap dalam perekonomian nasional.
Buruh Bakal Demo Tuntut Kenaikan Upah Minimum 10,5% di 2026
Aksi serentak ini akan dilakukan pada Kamis, 28 Agustus 2025 dan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta.
Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4% di 2026 Dinilai Ambisius
Rata-rata pertumbuhan ekonomi tiga tahun pasca pandemi (2022-2024) hanya 5,13 persen (yoy). Sementara proyeksi di 2026 ditetapkan mencapai 5,4 persen.
Tunjangan Rumah Dinas DPR Perlebar Jurang antara Elite & Rakyat
Tunjangan rumah DPR diberikan senilai Rp50 juta setiap bulan, yang membuat pendapatan bulanan anggota DPR otomatis meningkat.
100 Ribu Pekerja Terdampak PHK Akibat Pembatasan Gas Industri
Pembatasan HGBT tidak hanya mengancam kelangsungan produksi, tetapi juga berpotensi menurunkan utilisasi pabrik, hingga penutupan usaha.
