Auliya Umayna Andani

Indeks Tulisan

Hukum
Kamis, 26 Feb

Tak Setuju Hukuman Mati, Kementerian HAM: Kewenangan Milik Tuhan

Wamen HAM menyebut hukuman mati bukan hukuman terberat, melainkan hukuman seumur hidup.
Hukum
Kamis, 26 Feb

KPK Perpanjang Pencekalan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Bansos

Perpanjangan dilakukan karena masa pencegahan ke luar negeri pertama para tersangka telah habis di pertengahan Februari.
Hukum
Kamis, 26 Feb

KPK Panggil Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Bansos Edi Suharto

Selain Edi, KPK juga memanggil satu saksi lainnya yaitu seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama Hartono Laras.
Hukum
Kamis, 26 Feb

Kementerian HAM-Polri Bentuk Tim Penguatan HAM

Pembentukan tim bertujuan untuk menanamkan pemahaman hak asasi kepada para anggota polisi agar lebih humanis dalam berhadapan dengan masyarakat.
Hukum
Rabu, 25 Feb

KPK Jadwal Ulang Periksa Eks Menhub Budi Karya Pekan Depan

Budi Karya terkonfirmasi tak hadir pemeriksaan sebagai saksi dugaan korupsi jalur kereta api pada DJKA Jawa Timur.
Hukum
Rabu, 25 Feb

KPK Duga Eks Wali Kota Madiun Dapat Fee Proyek hingga 10 Persen

KPK tengah mendalami adanya dugaan penerimaan lain yang mengalir ke eks Wali Kota Madiun, Maidi yang bersumber dari fee proyek.
Hukum
Rabu, 25 Feb

KPK Dalami Peran Timses Sudewo dalam Pengadaan di Pemkab Pati

Selain didalami soal peran dalam pengadaan barang dan jasa, para saksi juga didalami soal pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati Tahun 2026.
Bisnis
Rabu, 25 Feb

KPK Ingatkan Pengadaan Koperasi Merah Putih Rawan Korupsi

Peringatan KPK merespons kebijakan pemerintah yang mengalokasikan 58% Dana Desa untuk Koperasi Merah Putih.
Hukum
Rabu, 25 Feb

KPK Panggil Sekjen Kemnaker Cris Kuntadi soal Kasus Pemerasan K3

Pemanggilan kali ini merupakan pemanggilan yang kedua kalinya bagi Cris setelah sempat diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini pada Senin (8/12/2025).
Hukum
Rabu, 25 Feb

Eks Menhub Budi Karya Sumadi Minta Tunda Pemeriksaan Lagi ke KPK

Sedianya, Budi Karya Sumadi diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA).