Indeks Tulisan

Daftar Pasal Bermasalah di RKUHP & Alasan Mengapa Harus Ditolak
DPR tetap mengesahkan RKUHP menjadi UU meski ditolak sejumlah pihak. Berikut daftar pasal yang dianggap bermasalah.

RKUHP Disahkan: Masyarakat Dijajah oleh Pemerintahnya Sendiri
Isnur menilai masih banyak pasal-pasal bermasalah yang masih bercokol di dalam RKUHP.

Komnas HAM Soroti Masih Adanya Hukuman Mati di RKUHP
Komnas HAM meminta pasal-pasal di RKUHP yang berpotensi terjadinya diskriminasi dan pelanggaran HAM untuk diperbaiki.

Pemidanaan di RKUHP Lebih Rendah daripada UU Pengadilan HAM
Komnas HAM menganalisis adanya kecenderungan ancaman pemidanaan penjara yang menurun di RKUHP ketimbang yang ada di UU Pengadilan HAM.

LPSK Ajukan Keringanan Tuntutan Bharada Eliezer di Kasus Yosua
LPSK telah mengirimkan surat rekomendasi keringanan hukuman untuk Bharada Richard Eliezer kepada jaksa. Surat tersebut dikirim pada 1 Desember 2022.

LPSK Belum Bisa Pastikan Terima Permohonan JC AKBP Dody
LPSK masih memproses pengajuan permohonan perlindungan AKBP Dody sebagai justice collaborator pada perkara Irjen Teddy Minahasa.

Perwira Paspampres Pemerkosa Prajurit Kostrad Ditahan
Penanganan kasus dugaan pemerkosaan prajurit perempuan Kostrad oleh perwira Paspampres ditangani Markas Besar TNI.
Mabes Polri Kebut Pembentukan Polda Papua Tengah di Nabire
Tim Litbang Polri meminta Bagian Perencanaan segera membuahkan hasil kerja mulai pembentukan pos hingga kenaikan tipe polsek & polresta di Papua Tengah.

KontraS: Uji Kelayakan Yudo Margono Harus Akuntabel & Transparan
Keterbukaan proses uji kepatutan dan kelayakan merupakan bentuk pertanggungjawaban DPR kepada publik.

Konsultasi Hukum Gratis, Kejagung Luncurkan 'Jaksa Menjawab'
Kejaksaan Agung akan meluncurkan program 'Jaksa Menjawab', tujuannya konsultasi hukum gratis bagi masyarakat.
Masuk tirto.id






