Arti Kekalahan Trump di Pemilu bagi Iran, Israel, dan Ukraina

tirto.id - Kekalahan Republik pada pemilu paruh waktu di Amerika Serikat (AS) diproyeksikan bakal membuat nuansa pemerintahan Presiden AS Donald Trump berubah di sisa periode kepresidenannya. Hal ini dinilai turut berpengaruh dengan kebijakan negara itu terkait Iran, Israel, dan Ukraina.

Pada masa kepresidenan keduanya, Trump mengeluarkan berbagai kebijakan kontroversial. Pemerintahan Trump selama ini tampak sebagai sekutu utama Israel. Kedua negara itu memecah perang melawan Iran yang melambungkan biaya hidup masyarakat dunia.

Sementara itu, Trump sejauh ini telah menempatkan hubungan dengan otoritas Ukraina pada tingkat terendah dalam beberapa tahun terakhir.

Kebijakan-kebijakan itu muncul ketika Trump berkuasa sebagai presiden dan di saat yang sama partai Republik mendominasi dua kamar Kongres AS. Namun, situasi kini berubah dengan hasil pemilu paruh waktu yang menunjukkan kemenangan Demokrat, baik di tingkat DPR maupun Senat AS.

Arti Kekalahan Trump bagi Kebijakan Terkait Israel, Iran, dan Ukraina

Kekalahan Republik dalam pemilu paruh waktu itu dinilai akan mengubah pendekatan Trump dalam menjalankan pemerintahan. Menukil CNN, hal itu juga berpotensi mengubah pendekatan AS terhadap kebijakan luar negeri mereka.

Bagi Iran, kekalahan Republik dalam pemilu paruh waktu digambarkan sebagai faktor yang akan memengaruhi kelanjutan perang yang pecah sejak Februari lalu. Para pejabat Teheran telah merayakan hal tersebut di media sosial, sementara para pejabat Pemerintahan Trump mulai menggambarkan keputusan perang dengan Iran sebagai salah satu alasan kekalahan Republik dalam pemilu.

Dalam perbincangan dengan Fox News, Trump mengakui bahwa keputusannya untuk berperang dengan Iran telah memicu kenaikan harga yang pada akhirnya membuat Republik kehilangan suara. Sementara itu, Wakil Presiden JD Vance muncul dengan lebih blak-blakan, dengan menyebut “alasan kita kalah adalah karena perang” dalam unggahan di X pada Rabu (4/11/2026).

Dengan makin gamblangnya dampak perang terhadap kubu Trump, potensi akan pengakhiran perang antara AS-Iran mengemuka. Namun, Ali Vaez dari International Crisis Group memperingatkan kemungkinan yang lain.

Menurut Vaez, Trump kini “dihadapkan pada pilihan sulit”, yakni antara menyelamatkan muka lewat tercapainya kesepakatan damai atau melakukannya lewat pertempuran.

“Bahayanya adalah seorang presiden yang posisinya melemah akibat hasil pemilu mungkin akan mencari pemulihan citra di medan perang,” katanya.

Pekan ini, Trump sendiri tetap membuka peluang kembalinya pertempuran melawan Iran. Kendati perintah untuk melanjutkan perang sejauh ini belum dikeluarkan, namun Trump telah menyatakan kemungkinan pihaknya kembali menyerang Iran.

Sementara itu, bagi Israel, kekalahan Republik dalam pemilu paruh waktu mungkin akan menyebabkan hubungan kedua negara merenggang. Sebelumnya, Trump menjadi sosok yang teramat dekat dengan Israel dan jadi faktor penting dalam terciptanya operasi militer mereka dalam beberapa tahun terakhir.

Akan tetapi, Demokrat belakangan tampil lebih kritis terhadap Israel. Partai tersebut berulang kali melayangkan kritik terhadap operasi militer Israel di Gaza yang telah membunuh lebih dari 74.000 manusia. Di tubuh Republik sendiri, sejumlah anggota partai itu juga makin banyak yang menilai bahwa AS telah kelewat berlebihan dalam mendukung Israel.

“Satu-satunya isu yang disepakati oleh kedua partai saat ini adalah kritik terhadap Israel,” kata eks duta besar Israel untuk AS, Michael Oren.

Selain perihal Gaza, sentimen positif publik AS terhadap Israel telah terkikis imbas perang melawan Iran. Washington sebelumnya memecah perang dengan Teheran atas dorongan dari Tel Aviv. Laporan CNN menyebut bahwa sebagian pemilih di AS kini memandang perang tersebut sebagai pertempuran yang “dijual” Benjamin Netanyahu kepada Trump.

Pada Selasa (3/11), Trump mengeluarkan pengumuman yang mengejutkan bagi wilayah Zionis di Asia Barat itu. Melalui wawancaranya dengan Fox News, Trump menyatakan penghentian bantuan militer AS ke Israel pada akhir 2026. Semula, bantuan senilai USD4 miliar per tahun itu direncanakan terus digelontorkan hingga 2028.

Michael Oren menilai bahwa pengumuman itu hanyalah permulaan. Penghentian bantuan, katanya, berpotensi dilakukan Trump secara lebih luas, termasuk pada pertukaran informasi intelijen dan pengembangan sistem militer krusial macam Iron Dome.

“Kita berada di penghujung sebuah era,” katanya.

Hal serupa juga diungkap Yaakov Katz, eks pemimpin redaksi Jerusalem Post. Ia menyebut bahwa pengumuman Trump terkait penghentian bantuan militer hanyalah “puncak gunung es”.

"Apa yang diumumkan Trump kemarin mengenai bantuan militer hanyalah puncak gunung es dari perubahan yang mungkin terjadi—penjualan senjata bisa diblokir, sanksi akan diusulkan, dan pendanaan untuk program ekonomi bersama dapat dihentikan," ujarnya melalui platform X.

Jika Israel tampak was-was dengan hasil pemilu paruh waktu AS dengan prospek hubungan mereka dengan Washington, Ukraina justru sebaliknya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah merilis keterangan menyambut kemenangan Demokrat pada pemilu tersebut.

“Saya juga berterima kasih kepada Partai Republik, namun Partai Demokrat berbicara dengan sangat jelas mengenai dukungan bagi Ukraina dan pemberian bantuan kepada Ukraina,” kata Zelensky kepada radio ZDF.

Selama pekan-pekan terakhir, hubungan Zelensky dan Trump terus memburuk. Ketidaksepakatan keduanya atas perang melawan Rusia jadi pangkal dari masalah tersebut.

Trump sebelumnya bahkan sempat mendorong agar Presiden Ukraina itu diganti. Ia juga menjalin kerja sama energi dengan Rusia, dan diduga telah secara tak langsung mengurangi peran bantuan militer AS untuk Ukraina.

Dengan kemenangan Demokrat pada dua kamar Kongres AS, Ukraina kini berharap hal itu dapat membawa serta lebih banyak dukungan logistik dan finansial dari AS untuk menghadapi pertempuran melawan Rusia.

“Ada harapan bahwa keseimbangan kekuatan akan tercipta dan kami akan menerima lebih banyak dukungan," kata Zelensky.