Anies Wanti-wanti Jangan Tergiur Politik Uang

tirto.id - Delapan hari menjelang pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta 2017, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan wanti-wanti pada praktik politik uang. Ia mengingatkan para pemilih di ibu kota jangan tergoda dan berani menolak iming-iming itu.

"Kita punya harga diri maka itu kita tidak bisa dirupiahkan, apalagi didolarkan," kata Anies dalam rilis di Jakarta, Senin (6/2/2017).

Menurut pasangan dari Sandiaga Uno ini, sejumlah uang yang ditawarkan oleh berbagai pihak kepada calon pemilih tak akan bisa mengubah masa depan Jakarta. Sebaliknya, perubahan akan tercapai bila masyarakat memilih pemimpin yang menawarkan masa depan.

Untuk mengawasi praktik politik uang jelang Pilkada, Komisi III DPR telah mendukung KPK guna mengawasi laku-laku curang itu.

Berbicara di di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (18/1), Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan mengatakan dugaan praktik politik uang itu sangat kuat di daerah-daerah. "Semua daerah, dugaan politik uang sangat kuat seperti di kampung saya, Bupati terpilih bisa menghabiskan dana Rp30 miliar," kata Trimedya

Ia menduga ada operator dalam praktik politik uang sehingga dirinya meminta KPK memantau pelaksanaan Pilkada serentak 2017 karena dinilai cukup rawan terjadinya politik uang.

Berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi ini, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengemukakan, pihaknya menginginkan agar politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah dihilangkan. Sebagai upaya pencegahan, ia mengusulkan, dana bantuan bagi partai politik ditingkatkan.

"Misalnya, mau menjadi Bupati bisa menghabiskan dana Rp20-25 miliar. Bayangkan kalau yang bersangkutan dapat uang itu dari hasil utang, pasti dia main proyek untuk mengembalikan utangnya tersebut," kata Alexander usai menghadiri Rapat Kerja Komisi III DPR, di Jakarta, Rabu (18/1).

Dia mengatakan ketika dana bantuan bagi parpol ditingkatkan maka seorang yang ingin menjadi kepala daerah tidak perlu mengeluarkan dana besar karena semua dana kampanye dibiayai parpol pendukung.

Langkah itu menurut dia diharapkan untuk mendapatkan pemimpin yang berintegritas dan tidak menyalah gunakan jabatannya untuk kepentingan mengembalikan utang politiknya, demikian warta yang dirilis dari Antara.