Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menangguhkan sementara sanksi utama serta pemberlakuan tarif terhadap Rusia. Keputusan ini diambil hanya beberapa hari sebelum aturan tersebut resmi berlaku berdasarkan undang-undang yang baru ia tanda tangani bulan lalu.
Kebijakan yang ditunda tersebut mencakup pengenaan bea masuk atas produk-produk Rusia, serta sanksi ekonomi bagi negara-negara yang membeli minyak dan gas dari Moskow.
Berdasarkan perintah eksekutif yang dirilis Gedung Putih pada Jumat (16/10/2026), Trump menyatakan bahwa pemberian pengecualian ini dilakukan demi kepentingan nasional AS.
"Saya telah menyampaikan sertifikasi kepada Kongres bahwa penerbitan pengecualian ini pada saat ini merupakan kepentingan nasional Amerika Serikat," ujar Trump dalam perintah eksekutif tersebut.
Pengecualian ini dipastikan berlaku hingga Trump atau pejabat tinggi pemerintahannya memutuskan perlunya langkah perimbangan lebih lanjut.
Tekanan Ekonomi dan Sorotan Kongres
UU yang mengecualikan sanksi ini awalnya dirancang untuk meningkatkan tekanan terhadap Rusia atas invasi ke Ukraina sejak 2022. Regulasi ini diusung di Kongres oleh mendiang Senator Lindsey Graham dan disahkan sebagai UU Lindsey O. Graham tentang Pemberian Sanksi terhadap Rusia dan Iran Tahun 2026 pada pertengahan September 2026.
Di bawah UU tersebut, tarif hingga 100 persen seharusnya berlaku dalam 30 hari terhadap seluruh barang masuk dari lima negara pengimpor minyak mentah atau gas Rusia terbesar. UU ini juga menyasar negara mana pun yang secara sadar membeli komoditas energi Rusia.
Langkah anyar Trump ini diambil di tengah kekhawatiran para analis menjelang pemilu paruh waktu AS. Pengetatan sanksi dinilai berisiko memicu lonjakan harga minyak global, di saat warga Amerika sedang menghadapi tingginya biaya hidup akibat dampak konflik AS-Israel dengan Iran.
Rencana pemberlakuan sanksi sebelumnya sempat menuai penolakan keras dari Cina dan India sebagai pembeli utama minyak Rusia. Beijing secara tegas menentang penerapan yurisdiksi ekstrateritorial tanpa dasar hukum internasional, sementara New Delhi memperingatkan bahwa tarif baru dapat memperkeruh hubungan bilateral dengan Washington.
Sebaliknya, utusan investasi Presiden Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, menyambut positif keputusan Trump dan menyebutnya sebagai momen bersejarah yang mencegah terputusnya kerja sama ekonomi kedua negara.
Namun, di dalam negeri, kebijakan ini memicu gelombang kritik dari Kongres. Anggota DPR AS dari Partai Demokrat, Don Beyer, menilai Trump telah menyerah kepada Moskow.
"Keputusan ini sekali lagi mengkhianati mitra kami di Ukraina dan secara terang-terangan mengabaikan maksud jelas Kongres untuk menghukum Rusia atas agresi militernya," tegas Beyer.
Selain masalah sanksi energi, Trump juga mendapat sorotan terkait kesepakatan pasokan diesel dengan Rusia baru-violent. Dalam kesepakatan itu, AS menyetujui pencabutan sanksi ekspor dengan imbalan komitmen Rusia menyuplai diesel ke pasar global demi menekan harga bahan bakar—langkah yang dikritik sejumlah senator karena dinilai berpotensi mendanai mesin perang Rusia.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Anggun P Situmorang
