Rusdi Masse Resmi Jadi Wakil Ketua Komisi III Gantikan Sahroni

Rusdi Masse telah terpilih sebagai anggota sejak periode 2019-2024.

Terbit 4 Sep 2025 11:39 WIB

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (tengah) menetapkan anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem, Rusdi Masse Mappasessu (kedua dari kiri) sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/9/2025). tirto.id/Nabila Ramadhanty Putri Darmadi.

tirto.id - Pimpinan DPR RI resmi menetapkan anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem, Rusdi Masse Mappasessu, sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Ahmad Sahroni.

Keputusan ini dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Dia juga mengatakan pimpinan DPR telah menerima surat dari Fraksi Partai Nasdem tertanggal 29 Agustus 2025.

Surat dengan Nomor F-Nasdem 758 itu berisi soal pergantian anggota pada Komisi I dan Komisi III DPR RI.

“Oleh karena itu, dalam rapat Komisi III DPR RI hari ini, Saudara Haji Rusdi Masse Mappasessu A424 akan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Saudara Dr. Haji Ahmad Saroni, SE, M.I.Kom A381,” kata Dasco di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Lalu, Dasco pun meminta persetujuan kepada seluruh anggota Komisi III DPR RI yang hadir dalam pelantikan tersebut.

“Apakah Saudara Rusdi Masse Mappasessu dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI?,” tanya Dasco.

Pertanyaannya itu mendapat persetujuan dari seluruh anggota Komisi III yang hadir. Dasco pun lalu mengetuk palu sebagai tanda sudah disetujui.

Sebelumnya, Fraksi Partai Nasdem DPR RI meminta agar gaji, tunjangan, serta seluruh fasilitas yang masih melekat pada dua Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, untuk disetop.

Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Viktor Laiskodat, mengatakan, permintaan itu merupakan tindak lanjut Surat DPP Partai Nasdem Nomor 168-SE/DPP-Nasdem/VIII yang menonaktifkan kedua anggota tersebut, terhitung sejak 1 September 2025.

“Fraksi Partai Nasdem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus nonaktif, sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai,” kata Viktor di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Dia mengatakan, penonaktifan status keanggotaan kini ditindaklanjuti oleh Mahkamah Partai Nasdem, yang nantinya menerbitkan putusan bersifat final, mengikat, dan tidak dapat digugat.