tirto.id - Bank Dunia (World Bank) memprediksi resesi global akan terjadi pada 2023. Sinyal tersebut terlihat ketika bank-bank sentral di seluruh dunia secara bersamaan menaikkan suku bunga sebagai respons terhadap inflasi yang memanas.
Perkiraan ini juga sempat disampaikan Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati. Dalam konferensi konferensi pers APBN Kita Senin, 26 September 2022, bendahara Negara itu menyebut bahwa ekonomi global dan dunia akan memasuki jurang resesi pada 2023.
Resesi adalah suatu kondisi dimana perekonomian negara sedang memburuk. Hal ini ditandai dengan menurunnya Produk Domestik Bruto (PDB), meningkatnya pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut.
Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani mengatakan, kontraksi ekonomi ini menjadi tantangan untuk pemerintahan masing-masing negara agar dapat melakukan intervensinya. Salah satunya melalui regulasi-regulasi yang pro dengan pertumbuhan dan bisa mengendalikan inflasi dengan baik.
"Kebijakan terkini yang menjadi tren masing-masing negara dengan menaikkan suku bunga acuan, untuk meredam inflasi, akan berakibat dengan tertahannya pertumbuhan ekonomi," kata Ajib dalam pernyataannya kepada Tirto, Rabu (28/9/2022).
Saat ini Bank Central Inggris sudah menaikkan 200 basis poin sepanjang 2022. Begitu pula dengan Amerika Serikat (AS) yang sudah menaikkan 300 bps sejak awal tahun 2022.
Indonesia juga sudah membuat kebijakan moneter dengan dua kali menaikkan suku bunga acuan, 25 basis poin pada Agustus dan secara maraton kembali menaikkan 50 basis poin pada September. Tetapi Ajib pun optimistis saat ekonomi global dan dunia sedang menghadapi potensi resesi, kekuatan ekonomi Indonesia masih akan cukup baik.
Terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto Indonesia sebesar Rp16.970,8 triliun, masuk dalam 20 besar ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi 2021 tercatat sebesar 3,69 persen. Tren pertumbuhan ini terus terjaga sampai dengan kuartal pertama 2022 yang mencapai 5,01 persen dan kembali naik di kuartal kedua menjadi sebesar 5,44 persen. Asumsi makro pemerintah, secara agregat pertumbuhan ekonomi bisa tercapai di kisaran 5,3 persen.
Sementara dari sisi ekspor, memang akan mengalami kontraksi dalam jangka pendek. Tetapi kata Ajib justru dengan momentum itu, pemerintah harus mengakselerasi program hilirisasi dan peningkatan nilai tambah atas setiap komoditas unggulan yang dipunyai oleh Indonesia. Misalnya, melalui pengetatan ekspor Crude Palm Oil (CPO), moratorium ekspor batubara, dan wacana ekspor nikel mentah pada 2023 nanti.
"Itu adalah bagian dari program cerdas pemerintah untuk mendapat keuntungan ekonomi jangka panjang. Nilai tambah atas komoditas-komoditas unggulan, termasuk tambang, pertanian, dan perikanan harus memberikan nilai ekonomi terbaik dan memberikan daya ungkit maksimal dalam perekonomian nasional," jelasnya.
Apa yang Perlu Dilakukan Indonesia di Tengah Gejolak Ekonomi Dunia?
Lebih lanjut, Ajib menilai terdapat dua hal yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa mendorong perekonomian terus bisa tumbuh positif ketika ekonomi global sedang tidak menentu. Pertama, untuk jangka pendek, pemerintah harus bisa menjaga daya beli masyarakat sebagai penyumbang signifikan PDB Indonesia.
Kedua, untuk jangka panjang, harus ada konsistensi upaya menaikkan nilai tambah dan hilirisasi. Pemerintah harus fokus dengan kegiatan ekonomi yang bisa menyubstitusi impor dan berorientasi pada ekspor yang sudah mempunyai nilai ekonomi tinggi. Karena perekonomian tidak bisa dibiarkan bergerak dengan bebas dan dengan sendirinya. Harus ada intervensi regulasi dari pemerintah agar perekonomian terus bergerak ke arah yang positif dan konsisten.
"Dengan sumber daya yang ada, dan konsistensi kebijakan dari pemerintah yang pro dengan pertumbuhan dan pemerataan, justru ekonomi Indonesia akan bertambah kuat ketika dunia dalam ancaman resesi ekonomi," pungkasnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
