Masuk tirto.idIndeks Wajib Sertifikasi Halal
Alasan Pemerintah Tunda Wajib Sertifikasi Halal UMKM hingga 2028
Sebagian besar pelaku UMKM masih kesulitan memenuhi syarat administrasi sertifikasi halal.
MUI Sebut Penundaan Wajib Halal Picu Ketidakpercayaan Publik
MUI memperingatkan pemerintah bahwa penundaan aturan Wajib Halal bisa memicu krisis kepercayaan publik dan merugikan reputasi negara.
Apindo Apresiasi Penundaan Wajib Halal, Minta Penataan Ulang
Apindo berharap proses penataan ulang regulasi melibatkan BPJPH, Kemenko Perekonomian dan Industri, Apindo, serta seluruh asosiasi sektor yang terdampak.
BPJPH Dorong Pengusaha Lakukan Sertifikasi Halal di Produknya
Haikal menekankan agar publik dan pelaku usaha memaknai halal lebih luas, yakni sebagai bagian dari kenyamanan konsumen.
Maju Mundur Penerapan Wajib Sertifikasi Halal bagi Produk UMKM
Pemerintah akhirnya menunda kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dari sebelumnya Oktober tahun ini, menjadi 2026.
Kemenkop Perkuat Literasi UMKM Selama Sertifikasi Halal Ditunda
Kemenkop UKM juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat data UMKM yang membutuhkan sertifikasi halal.
Kemenkop Harap Aturan Wajib Sertifikasi Halal bagi UMKM Ditunda
Kemenkop UKM berharap kebijakan yang mewajibkan pelaku UMKM mempunyai sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2024 ditunda.
