Indeks Tindakan Intoleran

Intoleransi dalam bentuk apa pun tidak bisa dibenarkan dan sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai masyarakat Minangkabau.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta semua pihak untuk menahan diri, termasuk para ulama agar menyampaikan isi ceramah yang tidak provokatif. 

Komnas HAM mendorong Presiden Jokowi merevisi SKB Beragama dengan Perpres sebagai salah satu solusi mengatasi intoleransi.

Kementerian Agama mengklaim Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di tahun 2019 mengalami peningkatan.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengeluarkan instruksi kepada bupati/wali kota tentang pencegahan konflik sosial terkait adanya kasus penolakan pendatang Non-Muslim di Kabupaten Bantul.

Ketua PSI Grace Natalie menilai saat ini sedang terjadi fenomena "normalisasi intoleransi" karena banyak politikus dan pejabat tidak bersikap tegas menentang tindakan kelompok intoleran. 

Sebelum insiden pemotongan nisan salib di makam Albertus Slamet Sugihardi, pernah terjadi dua kali aksi intoleran pada keluarga almarhum.

Komnas HAM menilai, sampai sekarang, masih banyak pemda yang permisif terhadap tindakan intoleran.