Indeks Pertamina

DPR mengusulkan Pertamina membangun SPBU-SPBU mini di daerah dan menindak "Pertamini" yang menjamur di daerah-daerah.

PT Pertamina mengklaim tak ada pengurangan pasokan BBM nonsubsidi jenis Premium. Masyarakat diminta melapor ke Pertamina saat Premium susah didapat di SPBU.

Direktur Utama IESR Fabby Tumiwa menilai penurunan harga BBM non subsidi Pertamina adalah hal yang wajar, karena harga minyak dunia dan kurs rupiah juga berangsur meringankan biaya produksi.

Komponen utama penentu harga bersifat fluktuatif, sehingga terus dilakukan evaluasi terhadap harga jual BBM.

Penuntut Umum tidak pernah menguraikan kesalahan yang bersifat kesengajaan atau niat jahat dari terdakwa.

Sejumlah perwakilan AMT Pertamina kembali akan melakukan aksi unjuk rasa karena hingga kini, tuntutan hak pekerja mereka belum dipenuhi.

Penurunan belanja modal dipicu kerja sama antar anak usaha Pertamina, sehingga mengecil anggarannya pada 2019.

Keren mengakui telah mengajukan persetujuan ke Dewan Komisaris untuk melakukan bidding dan telah disetujui

Karen membantah pernah mengatakan upaya akuisisi Blok BMG di Australia merupakan latihan untuk pegawai Pertamina.

Kuasa hukum eks Direktur Pertamina Karen Agustiawan, Soesilo Aribowo menyebutkan kasus yang dilakukan kliennya adalah aksi korporasi biasa dan bukan perkara pidana.

Karen Agustiawan didakwa melawan hukum dalam investasi Pertamina, tapi kuasa hukum merasa jaksa tak menjelaskan niat jahat dalam dakwaan itu

Menurut Patuan banyak badan usaha tidak tahu bahwa mereka dapat berkecimpung dalam bisnis avtur.

Pertamina menyatakan penerbitan global bond senilai USD750 juta tidak hanya untuk membiayai  pengambilalihan Blok Rokan. Utang itu juga dipakai untuk sejumlah proyek strategis Pertamina. 

Sebagai perusahaan BUMN milik pemerintah, hutang Pertamina dinilai adalah menjadi hutang negara.

Sekjen ISNU Muhammad Kholid Syeirazi mempertanyakan pemberlakuan ketentuan bonus tanda tangan dalam kontrak pemenang lelang blok migas.

Pemerintah perlu waspada terkait rencana pembentukan badan usaha khusus migas, karena bisa buat Pertamina akan kesulitan menghadapi perusahaan migas swasta.

Mekanisme pembayaran signature bonus seharusnya tidak diterapkan sebab mengesankan bahwa Pertamina membayar uang yang dimiliki negara kepada negara kembali.

UU Migas yang dibuat Malaysia bisa lebih maju dibanding Indonesia. Hal itu disebabkan karena Malaysia mampu melindungi BUMN Migas dalam negeri.

Indonesian Resources Studies (IRESS) menyebutkan penguasaan Blok Rokan, Riau oleh Pertamina melanggar konstitusi dan ada yang tidak sesuai dengan permen ESDM.

Menteri ESDM Ignasius Jonan meminta Pertamina memulai membuat bahan bakar yang ramah lingkungan.