Indeks Penolakan Gereja Cilegon

Menag Yaqut dan Wali Kota Cilegon Helldy didesak segera memfasilitasi perizinan pendirian gereja yang sudah bertahun-tahun.

Helldy langsung kabur saat awak media menanyakan SK Bupati Serang 1975 yang menjadi landasan penolakan pembangunan gereja di Cilegon.

Pihak Kelurahan Gerem sudah memvalidasi namun enggan mengesahkan dengan alasan ada segelintir warga yang menolak pembangunan gereja.

Menag Yaqut Cholil Quomas mengundang Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian dan pihak terkait lainnya soal penolakan pembangunan gereja pada 14 September 2022.

Temu tokoh ini akan digelar pada 14 September 2022 mendatang di Kemenag.

PKUB meminta Walkot Cilegon Helldy Agustian memenuhi hak-hak konstitusi warganya dalam beragama dan berkeyakinan.

Menurut BPIP, Peraturan Bersama 2 Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 sudah jelas mengatur kewajiban kepala daerah untuk memfasilitasi pendirian rumah ibadah.

YLBHI mengecam tindakan Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dan wakilnya Sanuji Pentamarta yang turut meneken penolakan pendirian gereja di daerahnya.

Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dan wakilnya Sanuji Pentamarta ikut menandatangani petisi penolakan pendirian gereja di wilayahnya.

Surat Keputusan Bupati tanggal 28 Maret 1975 sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar penolakan pendirian gereja.