Sebuah kota, atau negara, kerap menyusun kebijakan yang tak didasari kebutuhan semua elemen masyarakatnya. Tanpa sadar, banyak kebijakan hanya disusun dengan asumsi bias gender, misalnya hanya menguntungkan kebanyakan warga pria. Bisakah sebuah kota menyusun kebijakan dengan perspektif gender yang lebih adil?