Indeks Pdip

Prabowo mengenang bantuan Megawati yang meminta agar perusahaannya tidak diganggu ketika memenangkan tender saat dia belum berkuasa.

Dorongan menaikkan angka parliamentary threshold lebih dari 4 persen memunculkan kesan adanya kartelisasi politik.

PDI-Perjuangan khawatir jika pembahasan RUU Pemilu mendapat tekanan dari pihak-pihak penguasa, maka kualitas pemilu akan mundur seperti masa Orde Baru.

Ribka menilai seharusnya pemerintah fokus menyelesaikan masalah buruh seperti sistem kerja outsourcing, hingga upah murah.

Megawati mengaku prihatin terhadap penanganan kasus tersebut dan menilai terdapat kejanggalan dalam proses persidangan.

Megawati menyinggung Pemilu 1955 bisa berjalan secara langsung dan tidak memakan biaya besar padahal alasannya biaya politik mahal.

PDIP menilai KPK telah melebihi wewenangnya dengan menyarankan pembatasan masa jabatan ketum partai sementara PAN mengingatkan partai punya AD/ART.

Menurutnya, kritik justru dapat menjadi kontribusi positif untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan.

Hasto menegaskan bahwa pendidikan politik merupakan fungsi utama partai yang tidak bisa diabaikan.

Hasto menegaskan praktik itu perlu dikritisi karena berpotensi melanggar prinsip meritokrasi tata kelola pemerintahan.

Hasto Kistiyanto menegaskan sikap tersebut memiliki landasan historis kuat yang berakar dari semangat Konferensi Asia Afrika.

PDIP memandang tindakan tersebut bertentangan dengan semangat awal berdirinya Republik Indonesia yang menjunjung kebebasan berpendapat.

KPK berpeluang memeriksa Ono Surono atas sejumlah barang bukti yang disita tersebut.

PDIP juga mengklaim telah mendapatkan banyak peringatan lantaran menetapkan diri sebagai oposisi pemerintah saat ini.

Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kembali, dirinya tidak ada keinginan mengambil alih PDIP yang pernah menjadi kendaraan politiknya.

Safaruddin menilai penanganan perkara perlu merujuk pada mekanisme koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHAP karena melibatkan militer.

Menurut Bonnie peristiwa penyiraman air keras bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan sebuah serangan terhadap perjuangan HAM di Indonesia.

Secara khusus Puan menyoroti dampak yang mempengaruhi kondisi nilai tukar rupiah dan harga minyak dunia.

Puan soroti penggunaan militer langgar kedaulatan negara lain oleh AS.

PDIP menegaskan MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi.