Indeks Pdip

PDIP mengeklaim telah memiliki bukti lengkap dan saksi yang siap dihadirkan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hasto mengatakan, ke-27 kader yang melanggar disiplin akan diumumkan pada Selasa (17/12/2024) mendatang.

Wakil Ketua PDIP Sumut, Aswan Jaya, mengatakan jika foto Jokowi terjatuh saat pekerja memasang baliho dan tidak sempat dipasang kembali.

Menurut Hasto, keanggotaan Jokowi berakhir sejak dirinya melakukan hal-hal yang dianggap sebagai pelanggaran oleh PDIP.

Berbagai pihak sepakat bahwa Polri tidak boleh ditempatkan di bawah TNI atau Kemendagri. Hal itu membawa Indonesia kembali ke masa Orde Baru.

Yulius Setiarto meyakini tak melanggar kode etik saat mempertanyakan netralitas polisi di Pilkada 2024.

PDIP meyakini pasangan Airin Rachmi-Ade Sumardi memenangkan Pilkada Banten bila tak ada intervensi dari aparat alias 'partai cokelat'.

DPP PDIP menyatakan suara Andika Perkasa-Hendrar Priadi di Pilkada Jawa Tengah lebih tinggi daripada suara partai di Pileg 2024.

Menurut Hasto Kristiyanto, kader PDIP saat ini dilarang menemui Jokowi, tetapi dibolehkan menemui Prabowo Subianto.

PDIP resmi memecat Effendi Muara Sakti Simbolon sebagai kader partai.

Video yang menampilkan Megawati memegang poster Ahmad Luthfi-Taj Yasin merupakan hasil suntingan.

Menurut Deddy, sayembara yang diadakan Maruarar membuat KPK seakan-akan tak bisa menjalankan tugasnya.

Djarot juga memerinci adanya intimidasi dari entitas yang disebut parcok kepada pemerintah desa di Sumut.

Dia juga meminta Listyo Sigit bertanggung jawab atas sederet kasus yang mendera institusi kepolisian belakangan ini.

PDIP mendasarkan klaim itu pada hasil hitungan internal berbasis C Hasil Salinan dari 6.795 TPS.

Megawati mengaku mendapatkan laporan adanya kecurangan pelaksanaan Pilkada Jawa Tengah.

Puan Maharani optimistis Pramono-Rano Karno akan menang Pilgub Jakarta satu putaran.

Ronny Talapesy membantah bahwa tersangka Alwin Jabarti Kiemas adalah kerabat dari Megawati Soekarnoputri.

Menurut Aria, pembahasan soal perampasan aset juga harus memperhatikan kesiapan aparat penegak hukum (APH).

Dengan adanya putusan MK, Megawati mengingatkan tak boleh ada kekuatan yang menghalangi kebebasan rakyat memilih di Pilkada 2024.