Indeks Pajak Karbon

Pemerintah saat ini sedang menggodok aturan teknis pajak karbon sebelum nantinya diterapkan.

Pengenaan pajak karbon lebih dulu menyasar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara milik Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Mekanisme pemberlakuan aturan pajak karbon didorong melalui berbagai kerja sama antar kementerian. Untuk uji coba, pemerintah akan menerapkan di PLN.

Airlangga sebut bahwa Presidensi G20 Indonesia akan digunakan mengenalkan skenario Indonesia dalam mencapai Net Zero Emission pada 2060.

Penundaan ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya pemerintah merencanakan berlaku efektif pada awal April 2022 lalu.

Keputusan menunda pemberlakuan pajak karbon sangat disayangkan apalagi pemerintah berkoar-koar ke negara lain per 1 April 2022 mulai diberlakukan.

Penundaan ini dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun berbagai aturan teknis pelaksanaan pajak karbon.

Pajak karbon akan diterapkan menggunakan mekanisme pajak berdasarkan batas emisi pada sektor PLTU batu bara pada 1 April 2022.

Kemenkeu klaim implementasi pajak karbon menjadikan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju yang telah melaksanakan kebijakan ini.