Indeks Menhan

Anggota I BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, program wajib militer bertujuan untuk menjawab tantangan dan permasalahan bangsa ke depan.

Menhan yamizard Ryacudu mengaku tak bisa berbuat apa-apa terkait surat permohonan perlindungan Kivlan Zen dalam kasus dugaan makar. 

Anggota 1 BPK Agung Firman mengatakan opini WTP itu berhak diterima Kemenhan lantaran berbagai aspek yakni kerja keras, keterbukaan, dan komitmen para pejabat tingginya.

Ryamizard mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan hukum sebagai panglima tertinggi. Oleh karena itu hukum harus ditaati siapapun mereka.