Indeks Kinerja Tni

Sjafrie beralasan, pengawasan kilang Pertamina merupakan bagian operasi militer selain perang (OMSP) dan akan dilakukan TNI AD serta dipantau oleh BAIS TNI

Menhan Sjafrie menilai, pembangunan batalyon infanteri teritorial sudah mulai dijalankan tahun 2025 dan akan dilakukan secara bertahap setiap tahun.

Kadispenad mengingatkan kembali tentang aturan dan kode etik yang mengikat setiap prajurit, terutama bagi anggota TNI AD yang menduduki jabatan strategis.

Apel gelar pasukan BKO Dit Samapta, Brimob, dan polres jajaran Polda Jateng dilakukan di Lapangan Kompi Brimob Pati hari ini, Kamis (30/10/2025).

Berdasarkan survei CELIOS, TNI dan Polri menjadi lembaga yang mendapat catatan merah dalam Rapor Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran. Mengapa?

TNI memastikan akan menindak anggota yang terbukti melakukan pengawalan hingga mengakibatkan kecelakaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tandyo mengatakan, TNI akan mengerahkan sumber daya untuk memastikan program Koperasi Merah Putih berjalan dan menyatakan hal ini sebagai OMSP.

Tekanan ekonomi yang dialami Praka S diduga berkaitan dengan gaya hidup pria yang juga Anggota Divif 3/Kostrad.

Danpm Jaya mengatakan, pemberian itu dilakukan dalam dua tahap kepada tersangka di klaster penculikan, penguntitan, dan penganiayaan.

Pratu TB dikenakan Pasal 338 KUHP jo Pasal 80 UU tentang perlindungan anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Barang bukti rokok ilegal senilai Rp1,2 miliar diserahkan ke Bea Cukai dalam konferensi pers di Markas Kodim 0605/Subang, Jumat (29/8/2025).

TNI AL menyatakan Denpom Lanal Dumai telah menangkap pelaku ZM sekaligus melakukan pengumpulan keterangan dan pencarian bukti penganiayaan tersebut.

TB Hasanuddin meminta Polisi Militer untuk mengusut motif penganiayaan karena penganiayaan Prada Lucky hingga meninggal dunia sampai melibatkan komandan.

Selain dituntut hukuman mati, Kopda Bazarsah selaku pelaku penembakan 3 polisi saat penggerebekan judi di Lampung dituntut untuk dipecat dari militer.

Kadispenad menegaskan, penempatan prajurit TNI, terutama TNI AD, untuk mengamankan Kejari-Kejati dilakukan sebagai tindak lanjut pembentukan Jampidmil.

POM TNI akan melakukan razia terhadap gawai milik prajurit TNI untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Hakim menilai, masih ada tersangka lain serta sudah ada uang santunan dari TNI sehingga permohonan restitusi di sidang ketiga terdakwa TNI tidak dikabulkan.

KSAD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengungkapkan Seskab, Letnan Kolonel (Letkol) Teddy Indra Wijaya, tidak perlu mundur dari kesatuan TNI.

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, berharap perluasan wewenang TNI-Polri dalam revisi undang-undang terbaru tidak membuat negara menjadi otoriter.

Sejak awal reformasi, kehadiran satuan teritorial TNI banyak dikritisi oleh kelompok masyarakat sipil.