Indeks Kemnaker

Suhartono diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan rencana penggunaan TKA di Kemnaker.

Batas usia maksimal di lowongan pekerjaan dinilai menjadi hambatan dalam penyerapan tenaga kerja.

KPK menggeledah dua rumah di wilayah Jabodetabek, terkait kasus dugaan korupsi pada RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 2020-2023.

Penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan di dua lokasi lain terkait korupsi di Kemnaker.

Menaker copot pejabat terkait suap RPTKA, layanan TKA diklaim tetap berjalan normal.

Lonjakan PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah sebanyak 10.695 orang dalam periode Januari hingga Mei 2025.

Sebelum dilakukan penggeledahan, KPK telah lebih dulu melakukan proses penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat.

BUMN yang diduga melakukan praktek itu diantaranya BRI, Pelindo, dan Pos Indonesia.

Kemnaker klaim jika ada kunjungan dari KPK belum tentu penggeledahan, melainkan hanya kunjungan untuk rapat.

SE tersebut mengatur beberapa poin, salah satunya pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan/atau menahan ijazah.

Apabila terbukti melanggar Kemnaker akan melakukan penyegelan atau pemberhentian perusahaan operasional perusahaan.

Perusahaan terbukti melakukan penahanan ijazah nantinya akan dikenakan Pasal 372 dan 374 KUHP tentang penggelapan.

Hingga Maret sudah ada lebih dari 35 ribu pekerja yang terkena PHK mencairkan JKP.

Tiga provinsi yang paling banyak terjadi PHK, yakni Jawa Tengah sebanyak 10.692 orang, Jakarta 4.648 orang, dan Riau 3.546 orang.

Sistem outsourcing dinilai tidak menjamin peningkatan karir bagi para pekerja.

Rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) menjadi bentuk penghargaan bagi buruh.

Noel menyebut, ada aplikator yang berbohong dengan cara memanipulasi data pemberian BHR kepada para mitra ojol maupun taksol.

Kemnaker tengah menyiapkan aturan terkait pembentukan Satgas PHK, yang nantinya tertuang melalui Inpres.

Yassierli mengeklaim, ada penurunan substantif pelaporan terkait permasalahan THR sebesar 30 persen dibanding tahun lalu.

Kemnaker berharap 1.126 pegawai yang di-PHK oleh PT Yihong bisa kembali bekerja setelah sempat diberhentikan pada Maret 2025 lalu.