Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah mencatat realisasi pembiayaan utang mencapai Rp494,3 triliun hingga 30 September 2026. Angka tersebut setara dengan 59,4 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp832,2 triliun.
Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, ketika penarikan utang mencapai Rp502,9 triliun.
Surat Berharga Negara (SBN) menjadi sumber utama pembiayaan utang dengan realisasi neto Rp497,5 triliun atau 62,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp799,5 triliun. Nilai tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi penerbitan SBN neto pada Januari-September 2025 sebesar Rp471,4 triliun.
Sementara itu, pembiayaan yang bersumber dari pinjaman neto mencatatkan realisasi minus Rp3,2 triliun. Angka ini masih jauh dari target tahunan sebesar Rp32,7 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan penarikan utang pemerintah masih sesuai dengan perencanaan kas negara dan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan.
“Pembiayaan utang terjaga on track,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Suahasil mengatakan pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan fleksibilitas dalam menentukan strategi penarikan utang di tengah volatilitas ekonomi global.
“Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN dan juga kondisi ekonomi global. Karena menerbitkan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat kondisi pasar, tapi juga harus oportunistik,” katanya.
Menurut Suahasil, pemerintah menyesuaikan waktu dan porsi penerbitan obligasi dengan kondisi pasar agar biaya pembiayaan tetap efisien.
“Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan. Lagi kurang bagus pasarnya, kita agak lakukan adjustment sedikit,” ujarnya.
Pemerintah juga berupaya menjaga risiko utang dan biaya dana atau cost of fund tetap terkendali. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Bank Indonesia dan otoritas terkait untuk menjaga imbal hasil surat utang serta stabilitas pasar keuangan.
Realisasi pembiayaan utang tersebut berlangsung ketika APBN 2026 mencatatkan defisit Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga akhir September.
Defisit terjadi karena belanja negara telah mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari target, sedangkan pendapatan negara terkumpul Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
