tirto.id - Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan turut mendampingi seluruh program kerja pelaksanaan ibadah haji 2025 dari awal hingga selesai.
Nasaruddin mengatakan Kemenag minta KPK turut mengawasi pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, tak hanya di Indonesia saja.
"Bersama-sama dari awal KPK ikut mendampingi kami dan insyaallah kami selaku Menteri Agama masih bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan haji ini," kata Nasaruddin usai bertemu pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (23/1/2025).
Dalam pertemuan hari ini, Nasaruddin menyampaikan pada KPK semua hal yang berpotensi menimbulkan masalah pada pelaksanaan haji, sehingga sangat diperlukan pengawasan oleh KPK.
Terlebih, kata Nasaruddin, pada 2026 mendatang, pelaksanaan haji akan diselenggarakan oleh BPH sepenuhnya, sehingga dengan pendampingan dari KPK akan menjadi bukti transparansi, yang akan diwariskan pada BPH.
"Ini bukti transparansi penyelenggaraan haji, yang kami rencanakan, yang akan kami laksanakan, dan kami sedang laksanakan sekarang ini," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa penyelenggaraan haji akan didampingi oleh aparat penegak hukum mulai tahun ini. Dia menjelaskan bahwa aparat penegak hukum yang bertugas memberikan pendampingan dapat berasal dari instansi kejaksaan maupun KPK.
"Ya bisa nanti dari Kejaksaan, bisa dari KPK supaya penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik," kata Dasco di Gedung Nusantara II, Komplek DPR/MPR RI, Selasa (7/1/2025).
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Bayu Septianto
