Masuk tirto.id
tirto.id - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal status pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan legitimasi kepemimpinan nasional.
“Menjadi beban bagi Presiden Prabowo karena ini meruntuhkan legitimasi dari Saudara Gibran Rakabuming Raka,” kata Hasto di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2026).
Menurutnya, polemik tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah memasuki dua tahun masa kepemimpinan. Terlebih, katanya, persoalan tersebut membangkitkan kembali ingatan soal perdebatan mengenai dugaan penggunaan kekuasaan dalam proses pencalonan Gibran.
“Sehingga lengkaplah, ini menyentuh persoalan etika, moral, dan juga tanggung jawab seorang pejabat publik yang harusnya betul-betul menjaga etika dan seluruh syarat-syaratnya tanpa adanya suatu intervensi dari kekuasaan meskipun ayahnya saat itu adalah seorang presiden,” tuturnya.
Hasto mengatakan, kritik terhadap persoalan tersebut juga disampaikan sejumlah guru besar melalui surat yang diterima DPP PDIP. Surat itu, menurutnya, menyoroti keteladanan dan etika bernegara, legitimasi di mata generasi muda, serta dampak politik bagi pemerintahan Prabowo.
“Suara-suara seperti inilah yang juga harus didengarkan oleh Presiden Prabowo, oleh partai-partai di DPR,” katanya.
Dalam surat tersebut, para guru besar turut mengusulkan agar Gibran mengambil langkah mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban etik.
“Buat apa menjadi pemimpin tanpa mendengarkan suara rakyat dan tanpa ada upaya untuk membangun suatu etika dan kebenaran dalam politik,” kata Hasto.
Kata dia, upaya melalui proses politik juga tidak perlu dilakukan sebab persoalan mendasar terkait etika seharusnya terlebih dahulu menjadi perhatian pemimpin.
“Jadi kenapa kita harus melalui suatu proses politik, sementara persoalan yang dilanggar itu sesuatu yang sangat fundamental terkait dengan etika, terkait dengan norma,” katanya.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka, juga sudah menanggapi putusan MK mengenai ijazah SMA dirinya yang dianggap tidak sesuai dengan penyetaraan pada sistem pendidikan di Indonesia.
Dia pun memastikan tidak mungkin jika tanpa ada ijazah SMA bisa melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya. Padahal, dirinya telah memiliki ijazah setara S1.
“Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu," kata Gibran kepada wartawan usai menghadiri acara di bilangan Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).
Terkait dengan bukti kelulusan yang disebut tidak pernah diserahkan, Gibran memastikan akan segera menindaklanjutinya. Dia pun memastikan, apa pun yang telah diputuskan MK harus dihormati.
Editor: Bayu Septianto
