STOP PRESS! Hasil Pembicaraan Menlu & Kedubes AS Soal Penolakan Jenderal Gatot

Energi Tinja dan B29

02 September, 2016
Program biogas pemerintah tak dimanfaatkan warga. Rakyat mendefinisikan sendiri energi alternatif.

“Tapi aman ya, Pak?” tanya seorang ibu kepada Sukirno (49). 

Sukirno belum sempat menjawab. Seorang pria sudah menyahuti, “Ya, aman. Nanti saya carikan selang.” 

“Iya, dapur saya dekat sini, tapi saya belum pakai gasnya karena pasti keluar biaya lagi,” sahut sang ibu. 

“Tapi mau ya, Bu?” 

“Ya mau saja, lha wong gratis. Apalagi sekarang gas Rp 17.000,” sahutnya mengacu harga terbaru elpiji tabung tiga kilogram.  

“Apalagi ibu juga ikut menyumbang,” sahut pria yang lain. 

Yang dimaksudnya dengan “ikut menyumbang” adalah ikut membuang tinja yang berakhir di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terletak di RW 12, Kelurahan Tompokersan,  Lumajang, Jawa Timur. Gas metan yang keluar dari instalasi ukuran 2,5 x 3 meter itulah yang mestinya dapat dimanfaatkan menjadi energi untuk memasak. Ini salah satu energi alternatif yang mulai dikembangkan di berbagai tempat di Indonesia. 

Semula sebagian warga enggan memanfaatkan biogas karena khawatir melanggar ajaran agama yang menganggap tinja manusia adalah najis.  

Tapi sepanjang obrolan siang di akhir Februari 2015 itu, Sukirno praktis tak terlalu banyak bicara. Sebagai seorang pegiat sanitasi, pengetahuan dan pengalamannya mendampingi masyarakat, telah ia curahkan melalui situs suarakomunitas.net. Tahun 2012 lalu ia terlibat dalam program pengolahan limbah domestik di sebuah kampung lokasi tempat pembuangan sampah. 

Namun siang itu, Sukirno hanya memberi informasi tentang ide awal proyek rintisan Kementerian Lingkungan Hidup di kampung yang dihuni 872 jiwa tersebut. Ia kurang membahas pemanfaatannya oleh masyarakat. Pasalnya, sejak dibangun tahun 2013, fasilitas biogas dari tinja manusia itu praktis tak digunakan warga. 

“Ini memang proyek awal, dengan daya tampung IPAL untuk 20 kepala keluarga. Kira-kira untuk 80 jiwa,” katanya. 

Meski demikian, Sukirno dan pengurus RW bersemangat menceritakan keberhasilan program ini untuk mengurangi pencemaran sungai dan mengembalikan kualitas air sumur warga. 

“Dulu warga buang air ke sungai karena hanya 40 persen yang punya WC sendiri. Lalu yang punya WC membangun tangki septik sendiri-sendiri. Sekarang untuk 20 rumah sudah mulai terpusat, sehingga kualitas air sumur warga bisa pulih. Dulu tidak bisa untuk minum,” tandas Samsul Hadi, Ketua RW 12. 

Karena masih ada 200-an kepala keluarga, Samsul berharap pemerintah melanjutkan program IPAL domestik ini.

Adapun biogasya dianggap bonus. Fasilitas itu dibangun seperti pos Kamling berlantai dan dinding keramik. Letaknya di tengah-tengah permukiman padat penduduk untuk ukuran kabupaten. Sebuah manometer yang mengukur tekanan gas, terpasang di salah satu dinding. 

Di balik dinding hanya ada dua kran tanpa saluran pipa atau selang.  Artinya, fasilitas ini tak terhubungkan ke dapur siapapun. Alias tak ada warga yang memanfaatkan. 

Menurut warga, kapasitas biogas proyek pemerintah itu hanya cukup untuk tiga kompor. Itu pun tak ada yang memanfaatkan. Salah satu alasannya, seperti disampaikan seorang ibu kepada Sukirno, karena masih harus mengeluarkan biaya menyambung pipa ke kran pengeluaran gas. 

Padahal untuk menghubungkan kran dengan kompor warga hanya memerlukan selang plastik, tanpa selang khusus sebagaimana gas elpiji. Bahkan rumah terdekat yang berjarak tak lebih dari lima meter, tak memanfaatkan biogas gratis itu.  

“Biaya pemasangan awal memang mahal. Di sini biasanya orang enggan. Padahal mereka lupa, itu bisa untuk selamanya dan gratis. Bandingkan dengan harus membeli elpiji,” kata Gunretno, seorang petani di pegunungan Kendeng, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. 

Sumber Daya Sendiri

Di dapur Gunretno memang telah terpasang biogas yang bersumber dari tinja sapinya yang berjumlah tiga ekor. Kapasitas pengolahannya sekitar enam meter kubik dengan biaya pemasangan awal mencapai lima juta rupiah. Namun dengan pasokan tinja itu, ia mengaku tak lagi membeli gas elpiji untuk kebutuhan rumah tangganya. 

Ia bahkan masih memanfaatkan sisa pengolahan biogas untuk pupuk. Dengan kapasitas penampungan sedalam satu meter saja, konsentrat pupuk itu diklaimnya cukup untuk 50 hektar sawah. 

“Tapi karena di sini sering banyak tamu dan acara, kami tetap membeli elpiji,” ujarnya.  

Sebagai salah satu tokoh komunitas Sedulur Sikep atau pengikut Samin, rumah Gunretno memang kerap dikunjungi tamu. Terutama sejak ia aktif menolak pendirian pabrik semen di kampungnya sejak 2009 hingga kini. 

“Kita sekarang sudah kehilangan rasa percaya pada kekuatan diri sendiri. Kita selalu berpikir bagaimana mencari uang sebanyak-banyaknya dan dari uang itu kita nanti bisa membeli semua kebutuhan. Padahal, tidak harus seperti itu,” tandasnya. 

Selain menekan pembelian gas elpiji, dengan fasilitas IPAL domestik yang dibiayainya sendiri, Gunretno juga tak lagi tergantung dengan pupuk kimia buatan pabrik. 

Satu keluarga dengan empat orang, setiap pekan rata-rata menghabiskan satu tabung elpiji ukuran tiga kilogram. Bila kini harganya Rp17.000 per tabung, maka sebuah keluarga akan membelanjakan Rp68.000 per bulan. Dalam standar keluarga miskin kategori pemerintah (pengeluaran tak lebih dari Rp300 ribu per bulan), belanja energi itu setara 20 persen pengeluaran. 

Ika (37) dan Ati (45) warga Tompokersan, Lumajang, sejatinya juga ingin memanfaatkan biogas gratis dari proyek pemerintah. Namun rumahnya berjarak lebih 100 meter dari kran, sehingga mereka mengaku tak mampu membeli selang dan membiayai penanamannya di dalam tanah agar aman. 

Padahal keduanya menggunakan gas elpiji untuk berjualan nasi dan katering kecil-kecilan.  Ati bahkan membeli gas elpiji setiap lima hari sekali, atau enam tabung setiap bulan. 

“Maunya kami disambungkan sama biogas itu,” ujarnya. 

Beruntung, warga seperti Ika atau Ati tak pernah menghadapi kelangkaan gas elpiji seperti di kota-kota lain. Meski, dalam kondisi krisis atau kelangkaan energi, biasanya warga lebih terbuka dengan ide energi alternatif seperti biogas

Energi Alternatif: Kayu Bakar

Sejak empat tahun konversi dari minyak tanah ke gas, Kabupaten Lumajang nyaris tak punya catatan kelangkaan kecuali di awal-awal proses konversi. Itu pun karena musim hajatan dan lebaran.

“Lumajang ini produksi kayunya banyak. Sehingga warga masih tertolong. Jadi meski daerah lain langka, di Lumajang tidak. Karena kalau kehabisan gas, ya mereka menggunakan kayu bakar,” kata Rita Herlina (45) yang kini melayani distribusi 2.600 tabung elpiji per hari. 

Selain dikenal dengan pisang Agung dan pasir gunung Semeru, Lumajang juga dikenal dengan produksi kayu bahan industri seperti sengon, abasia, atau jabon. 

Luas lahan yang ditanami sengon saja mencapai 56.000 hektar atau setara 750 ribu meter kubik per tahun. Itu pun, menurut catatan Dinas Kehutanan, belum mampu memenuhi permintaan industri pengolahan kayu setempat yang mencapai satu juta meter kubik. 

Namun limbah sengon atau abasia inilah yang menyebabkan warga memilih energi alternatifnya sendiri. 

Pengusaha-pengusaha kecil yang memproduksi keripik pisang, misalnya, menjawab kebijakan konversi minyak tanah dari pemerintah justru dengan kayu bakar.  Bukan dengan gas.

“Setelah minyak tanah mahal, pindah ke gas justru lebih mahal. Satu tabung 12 kilogram tak sampai bertahan satu hari. Lalu sempat mencoba solar. Tapi solar sering langka dan harus mengurus surat izin. Akhirnya saya menggunakan kayu bakar,” ujar Dini Arijati (67), pemilik usaha keripik. 

Dengan Rp170 ribu, ia mendapatkan satu bak penuh kayu ukuran motor niaga yang mampu menghidupi tungku penggorengannya hingga tiga hari. Dibandingkan Rp80 ribu elpiji 12 kg harga tahun lalu, yang bertahan tak sampai satu hari. 

Ide energi alternatif seperti biogas pun memiliki pesaing yang tak mudah dikalahkan. Maka tak jelas benar mengapa proyek IPAL biogas pemerintah itu menyisakan satu pekerjaan kecil yang justru menjadi mata rantai penting dalam pemanfaatan energi alternatif: menyambungkannya ke rumah warga. 
 
***
Editor: Taufik Subarkah

Keyword