Deretan Demo Protes Biaya Hidup: Prancis, Belgia, hingga Italia

tirto.id - Gelombang demonstrasi yang dipicu kenaikan biaya hidup melanda sejumlah negara eropa, mulai dari Italia, Prancis, Belgia, hingga Portugal.

Aksi protes tersebut dipicu beragam persoalan, mulai dari lonjakan harga bahan bakar dan energi, mahalnya biaya sewa tempat tinggal, rendahnya upah, hingga memburuknya fasilitas pelayanan publik. Di sejumlah wilayah, demonstrasi bahkan berujung ricuh.

Kekacauan yang disebabkan oleh aksi demo tersebut mendorong pemerintah dan aparat keamanan di negara-negara terdampak mengambil langkah untuk memulihkan ketertiban.

Italia menyetujui pengerahan ratusan personel militer dan memperketat sanksi terhadap pelaku kerusuhan, sedangkan Prancis memberlakukan jam malam terbatas setelah demonstrasi berujung kekerasan.

Di Belgia, polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan kelompok demonstran yang bentrok dengan aparat. Sedangkan di Portugal, polisi membongkar kamp protes aktivis perumahan di Lisbon dan Porto serta menangkap puluhan orang yang menolak meninggalkan lokasi.

Deretan Demo Protes Biaya Hidup Tinggi

Berikut rangkuman dari rangkaian aksi demonstrasi yang sedang terjadi di beberapa negara eropa:

1. Italia

Pemerintah Italia menyetujui pengerahan 500 personel militer ke Milan pada Selasa (20/10), menyusul kerusuhan yang terjadi di sejumlah kota di wilayah utara negara tersebut.

Langkah itu merupakan bagian dari upaya pemerintah memperketat keamanan setelah demonstrasi terkait kenaikan biaya hidup berujung pada penjarahan toko, pemecahan kaca bangunan, dan bentrokan antara kelompok demonstran dengan polisi.

Aksi protes di Italia dipicu kemarahan masyarakat terhadap lonjakan harga bahan bakar dan energi, tingginya biaya sewa tempat tinggal, rendahnya upah, serta kondisi pelayanan publik.

Di Milan, yang merupakan pusat keuangan Italia, demonstran yang sebagian besar terdiri dari anak muda dilaporkan merusak toko dan terlibat bentrokan dengan aparat selama demonstrasi akhir pekan.

Selain mengerahkan personel militer untuk memperkuat pengamanan lokasi-lokasi penting, pemerintah Italia juga menyetujui serangkaian aturan baru untuk menindak pelaku kekerasan.

Kementerian Pertahanan menyatakan personel militer akan membantu menjaga lokasi strategis, meningkatkan pengawasan terhadap tempat-tempat sensitif, dan memperkuat pemantauan keamanan.

Al Jazeera (21/10/2026) melaporkan, salah satu ketentuan baru menetapkan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda hingga 20.000 euro (sekitar Rp403 juta) bagi orang yang terlibat dalam kelompok beranggotakan sedikitnya lima orang yang membahayakan keselamatan publik selama demonstrasi. Sanksi dapat diperberat apabila pelaku menutupi wajah atau menyebabkan orang lain terluka.

Pemerintah juga membuka kemungkinan penetapan ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan. Dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur, orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban finansial atas vandalisme dan penjarahan yang dilakukan anak mereka.

Perdana Menteri Giorgia Meloni menegaskan pemerintah akan bertindak tegas terhadap pelaku kerusuhan. Ia menyatakan perusakan dan pencurian bukanlah bentuk demonstrasi, melainkan tindak kejahatan.

“Berunjuk rasa adalah hak. Membakar kota-kota kita bukanlah hak,” tulis Meloni di akun X @GiorgiaMeloni.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah Meloni juga menghadapi tekanan dari aksi protes lain di Italia selatan. Para pengemudi truk menggelar pemblokiran jalan sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga solar dan biaya hidup. Aksi tersebut mengganggu rantai pasokan dan menambah tekanan terhadap pemerintah menjelang pemilihan nasional 2027.

2. Prancis

Prancis menghadapi salah satu gelombang kerusuhan terparah dalam beberapa tahun terakhir setelah demonstrasi nasional pada Sabtu, 17 Oktober, berujung bentrokan dengan polisi, pembakaran mobil, penjarahan toko, dan penyerangan terhadap bangunan publik.

Aksi tersebut berkaitan dengan protes terhadap kenaikan biaya hidup serta buruknya kondisi sekolah, termasuk persoalan kekurangan guru dan fasilitas pendidikan.

Menurut laporan AP News (21/10/2016), sekitar 2.400 orang ditangkap setelah kerusuhan yang terjadi di berbagai kota. Sejumlah demonstran dan kelompok perusuh merusak fasilitas umum serta menyasar toko-toko, termasuk gerai barang mewah dan ritel besar di Paris, Lyon, Marseille, dan kota-kota lainnya.

Di Paris, sejumlah toko di kawasan komersial dan mewah menjadi sasaran perusakan dan penjarahan. Gerai milik Louis Vuitton di Place Vendome dilaporkan nyaris dibobol setelah sekelompok orang menggunakan pembatas jalan untuk menghantam jendela toko.

"Sungguh menyedihkan. Mereka bukanlah pengunjuk rasa, melainkan orang-orang yang memang datang hanya untuk merusak dan mencuri," ujar seorang karyawan merek mewah tersebut dikutip CNA (21/10/2026).

Sejumlah toko lain, termasuk gerai Ralph Lauren, Kenzo, Burberry, dan toko perhiasan, mengalami kerusakan atau penjarahan. Gerai Sephora di berbagai kota dan sebuah toko Apple di Lille juga dilaporkan menjadi sasaran.

Kerusuhan turut menimbulkan kerugian bagi usaha kecil. Pemilik sebuah toko reparasi ponsel dan minimarket di dekat Gare du Nord, Paris, mengaku khawatir akan keselamatannya ketika sekelompok orang berusaha masuk ke tokonya. Ia memperkirakan biaya perbaikan mencapai 7.000–10.000 euro.

Setelah kerusuhan akhir pekan, otoritas Prancis memberlakukan jam malam di sejumlah kawasan di Paris dan Lyon. Kebijakan tersebut diperpanjang setelah malam yang relatif tenang pada Senin.

Di Paris, jam malam diterapkan di dua zona, yakni sekitar Place de la Republique dan kawasan perbelanjaan Les Halles. Polisi menyatakan pembatasan itu membantu memulihkan ketertiban dan akan diberlakukan selama diperlukan.

Namun, sejumlah kawasan yang sebelumnya terdampak kerusuhan, termasuk Champs-elysees dan sekitar stasiun Saint-Lazare, tidak termasuk dalam zona pembatasan tersebut.

Di Lyon, jam malam diberlakukan di pusat kota mulai pukul 21.00 hingga 06.00. Sedangkan Marseille menerapkan jam malam bagi anak di bawah umur yang tidak didampingi orang dewasa.

Pemerintah Prancis juga meningkatkan penindakan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam penjarahan dan perusakan. Menteri Kehakiman Gerald Darmanin mengatakan, hingga Selasa siang, 149 orang telah dijatuhi hukuman penjara di berbagai wilayah. Dari sekitar 2.400 orang yang ditangkap sejak Sabtu, lebih dari 800 orang telah dibawa ke hadapan jaksa untuk menjalani proses hukum.

3. Belgia

Belgia turut mengalami demonstrasi yang berujung bentrokan di Brussel dan Liege pada Sabtu (17/10). Aksi tersebut berlangsung di tengah gelombang protes biaya hidup yang melanda sejumlah negara eropa, termasuk negara tetangganya, Prancis.

Di Brussel, polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan kelompok anak muda yang melemparkan botol dan benda-benda lain ke arah aparat di kawasan Bourse, seperti dilaporkan Euronews.

Rekaman yang beredar di media sosial juga memperlihatkan penggunaan meriam air dalam upaya mengendalikan massa. Di Liege, kota di wilayah timur Belgia, meriam air dilaporkan digunakan terhadap kelompok demonstran yang lebih kecil.

Menteri Dalam Negeri Belgia Bernard Quintin menyatakan situasi tersebut telah melampaui demonstrasi biasa.

“BUKAN, apa yang sedang terjadi di Brussels bukan lagi sekadar protes! Ini adalah kekerasan murni, yang diorganisasi dan dilakukan berulang kali untuk mengguncang stabilitas masyarakat kita. Kepolisian federal kini mendukung kepolisian setempat. Segala cara yang diperlukan akan dikerahkan untuk memulihkan ketertiban dalam menghadapi para perusuh,” tegasnya di X @BernardQuintin_.

Selain persoalan biaya hidup, demonstrasi di Belgia juga dipengaruhi keresahan di sektor pendidikan. Dalam beberapa pekan terakhir, siswa sekolah menengah menggelar aksi menentang kenaikan biaya pendidikan. Aksi tersebut berlangsung seiring protes pelajar di Prancis yang menyoroti kekurangan guru, buruknya fasilitas sekolah, dan ruang kelas yang terlalu padat.

4. Portugal

Di Portugal, protes terkait biaya hidup berpusat pada krisis keterjangkauan perumahan, terutama di kota-kota besar. Polisi membubarkan kamp protes di Lisbon dan Porto sebelum fajar pada Selasa (20/10) serta menangkap 55 orang yang menolak meninggalkan lokasi.

Para aktivis mendirikan kamp di dua ruang publik utama. Di Lisbon, sekitar 200 tenda didirikan di Rossio Square sejak Sabtu, kamp di Dom Joao I Square, Porto telah berlangsung selama sekitar 10 hari. Aksi tersebut menjadi bentuk protes terhadap semakin sulitnya masyarakat memperoleh tempat tinggal dengan harga yang terjangkau.

Sesaat sebelum pukul 06.00 waktu setempat, polisi melakukan operasi secara bersamaan di kedua kota setelah sebelumnya memperingatkan para demonstran bahwa pendudukan kawasan tersebut dinilai ilegal. Di Porto, para demonstran membongkar tenda mereka sendiri, sedangkan petugas membersihkan area Rossio Square di Lisbon.

Juru bicara kamp protes di Lisbon, Carla Valadao, dikutip The Straits Times (20/10/2026), menyebut operasi polisi berlangsung sangat agresif dan berjanji aksi akan dilanjutkan pada pukul 19.00.

Wali Kota Porto Pedro Duarte mengatakan persoalan perumahan akan tetap menjadi perhatian selama aspirasi disampaikan melalui demonstrasi yang damai dan sesuai hukum.

Portugal menghadapi salah satu krisis keterjangkauan perumahan terberat di eropa. Harga rumah untuk dibeli dilaporkan meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 2017, sedangkan harga sewa untuk kontrak baru hampir berlipat ganda dalam periode yang sama.