Benarkah Iran Ubah Doktrin Nuklirnya dan Segera Bikin Bom?

tirto.id - Sejak akhir pekan lalu, rencana mengubah doktrin nuklir agar pembuatan bom dapat dilakukan, dilaporkan jadi pembicaraan di publik Iran. Para pembesar kelompok garis keras, termasuk anggota parlemen dan tokoh agama, secara terbuka mengusulkan hal itu. Namun, Teheran menyebut belum ada keputusan yang diambil secara resmi terkait usulan tersebut.

Menukil Anadolu, konfirmasi tersebut diungkap Sekretaris Dewan keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohsen Rezaei. Dalam keterangannya pada Sabtu (31/10/2026), Rezaei menyatakan sejauh ini tidak ada “keputusan resmi” untuk mengubah doktrin nuklir negara tersebut.

“Sejauh ini, belum ada keputusan resmi yang diambil oleh pemerintah maupun Dewan Keamanan Nasional Tertinggi untuk mengubah doktrin nuklir,” katanya dalam laporan kantor berita semi-resmi Tasnim.

Konfirmasi terkait doktrin nuklir itu diungkap Rezaei ketika ia menjelaskan perkembangan upaya diplomasi dengan Amerika Serikat (AS) tentang penghentian perang. Menurutnya, sejauh ini Iran tak mengubah doktrin nuklir sehingga upaya diplomasi terkait kesepakatan nuklir Teheran dengan AS masih sesuai dengan kerangka yang selama ini bergulir.

Rezaei menyebut syarat-syarat yang sebelumnya diajukan Iran terkait perang dan Selat Hormuz tetap tidak berubah. Jika syarat itu dipenuhi, pembicaraan tentang kesepakatan nuklir Teheran dan Washington dapat mulai dilakukan.

“Setelah syarat-syarat ini dipenuhi sepenuhnya, isu-isu lain — seperti komitmen nuklir dan kelanjutan keanggotaan Iran dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) — dapat dinegosiasikan pada tahap kedua, dengan catatan bahwa hak-hak nuklir Iran diakui,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Rezaei juga mengklaim bahwa Iran selama lebih dari dua dekade telah mengembangkan fasilitas nuklir melalui inspeksi ekstensif IAEA. Hal itu, katanya, membuktikan bahwa kegiatan nuklir Iran selama ini bersifat damai.

Perubahan Doktrin Nuklir Mulai Jadi Perdebatan Publik

Pernyataan Rezaei pada Minggu itu dikeluarkan setelah kelompok garis keras di Iran santer mendorong perubahan doktrin nuklir negara tersebut. Sejak akhir pekan lalu, isu itu disinggung berbagai tokoh dan diamplifikasi media-media lokal yang terafiliasi dengan mereka.

Melansir Iran International, salah satu tokoh yang menyinggung hal tersebut adalah pemimpin sementara salat Jumat di Teheran, Mohammad-Javad Haj Ali-Akbar.

Pada Jumat (30/10) lalu, Haj Ali-Akbar membela seruan untuk meninjau perubahan doktrin nuklir. Ia menyebut seruan itu muncul dari kesadaran nasional, bukan sekadar reaksi terburu-buru atas tindakan AS.

Haj Ali-Akbar juga menyebut langkah untuk meninjau ulang doktrin nuklir Iran telah didukung oleh lebih dari 70 persen rakyat Iran berdasarkan jajak pendapat terbaru. Namun, jajak pendapat yang dirujuk itu tak diungkap secara rinci, baik siapa yang membuatnya dan metodologi apa yang digunakan.

Pada Kamis (29/10), anggota parlemen bernama Mahmoud Nabavian membuat keterangan di X bahwa ia telah meminta pemimpin tertinggi Iran untuk mengizinkan pembuatan bom atom. Ia menyebut melakukan hal itu dalam sebuah pertemuan di Qom dan para hadirin menyambut baik usulan itu.

Sesama anggota parlemen Iran, Mohammad-Taghi Naghdali, juga membuat pernyataan dukungan terhadap potensi perubahan doktrin pada Minggu (1/11). Ia menyebut kelompok pendukung pemerintah kini menjadikan kalimat “Hulu ledak nuklir adalah hak kami” sebagai slogan.

Anggota parlemen lainnya, Ahmad Bakhshayesh, bahkan mengeluarkan pernyataan lebih jauh. Ia mengatakan bahwa Iran perlu terlebih dahulu membuat bom sebelum menarik diri dari NPT jika Teheran memutuskan untuk mengubah doktrinnya.

Laporan Iran International melaporkan pula bahwa pernyataan-pernyataan macam itu jadi tajuk sejumlah media massa yang terafiliasi dengan kelompok garis keras selama akhir pekan lalu.

Surat kabar Khorasan yang dekat dengan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, misalnya, menerbitkan sebuah analisis pada Sabtu dengan argumen bahwa perubahan doktrin nuklir tidaklah bertentangan dengan arahan mendiang Ali Khamenei.

“Mengubah doktrin nuklir tidak hanya tidak bertentangan dengan kebijaksanaan dan kepemimpinan mendiang pemimpin tersebut, tetapi justru merupakan langkah yang sejalan dengan jalur yang telah ia tetapkan,” tulis analisis tersebut.

Sebuah artikel komentar dengan narasi pro perubahan doktrin juga dirilis kantor berita Tasnim yang terafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) pada Sabtu. Artikel itu memuat ide meningkatkan pengayaan uranium pada tingkat yang memadai guna memproduksi senjata nuklir sebagai alternatif dari perubahan doktrin secara formal.

Seruan Ubah Doktrin Nuklir Memicu Pro-kontra

Nour News, media yang dekat dengan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, merilis artikel pada Sabtu tentang potensi implikasi yang kompleks jika doktrin nuklir diubah. Artikel ini menyoroti bahwa seruan itu tak boleh membuat pengambil kebijakan mendasarkan keputusan mereka pada tekanan politik dan emosi sesaat.

Sementara itu, situs web konservatif-moderat, Asr-e Iran, memperingatkan bahwa seruan untuk membuat bom atom justru berpotensi membuat reputasi Iran di kancah internasional terdampak. Seruan ini disebut dapat “menjadi dalih untuk melegitimasi skenario perang yang diusung musuh” dan “merusak citra damai negara ini”.

Juru bicara koalisi partai Front Reformis, Javad Emam, juga mengeluarkan peringatan serupa. Ia memperingatkan seruan itu berpotensi punya implikasi yang sangat luas.

“Mengubah doktrin nuklir dan melontarkan wacana pembuatan bom atom bukanlah keputusan sederhana yang bisa disederhanakan menjadi slogan semata. Keamanan, ekonomi, kepentingan nasional, dan masa depan negara ini sedang dipertaruhkan,” katanya, dikutip dari Iran International.

Doktrin nuklir Iran sendiri selama ini didasarkan pada fatwa Ayatollah Ali Khamenei yang resmi dirilis pada 2003. Dalam fatwa tersebut, mendiang pemimpin tertinggi Iran itu menyatakan bahwa produksi dan penggunaan senjata nuklir adalah haram karena dinilai sebagai ancaman bagi umat manusia.