Masuk tirto.id
tirto.id - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menilai aksi Greenpeace membentangkan spanduk protes di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada Selasa (20/10/2026) sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat.
Syahganda juga memastikan persoalan dampak krisis iklim dan gejolak ekonomi yang meningkatkan biaya hidup masyarakat menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah menghormati aksi Greenpeace pagi ini sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Kekhawatiran soal dampak krisis iklim dan biaya hidup warga juga menjadi perhatian Presiden,” kata Syahganda dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10/2026).
Pemerintah, menurutnya, terus menjalankan berbagai kebijakan untuk menangani persoalan lingkungan sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak ekonomi global.
Dia menjelaskan sepanjang penanganan krisis iklim, pemerintah memperkuat upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo memimpin langsung penanganan serta mengarahkan tambahan belanja tidak terduga (BTT).
Tambahan BTT sebesar Rp760 miliar itu untuk 7 provinsi dan 35 kabupaten/kota terdampak. Selain penanganan di lapangan, pemerintah juga mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, presiden meminta agar sanksi bagi pelaku diperberat hingga perbuatannya dapat digolongkan sebagai terorisme ekologi.
Sementara itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup. Upaya ini dilakukan untuk menjaga daya beli.
Syahganda menuturkan, salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah paket stimulus ekonomi semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun. Paket tersebut mencakup bantuan beras sebanyak 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima manfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.
“Untuk meringankan biaya hidup, pemerintah menyiapkan paket stimulus semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun, termasuk bantuan beras 10 kg bagi 33,24 juta penerima manfaat, harga BBM yang tidak naik hingga akhir 2026, dan tambahan beras SPHP 1 juta ton untuk menahan gejolak harga pangan,” tuturnya.
Syahganda mengatakan penambahan pasokan beras diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga pangan. Sementara itu, kebijakan harga BBM ditujukan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
Meski begitu, pemerintah menyadari penanganan krisis iklim dan perlindungan daya beli masyarakat membutuhkan upaya berkelanjutan. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan melalui aksi publik dipandang sebagai bagian dari ruang partisipasi masyarakat dalam mendorong perbaikan kebijakan.
Dia menegaskan pemerintah terbuka terhadap masukan dari Greenpeace, termasuk data dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh kementerian terkait.
“Kami memahami pekerjaan ini belum selesai, karena itu kami mengajak Greenpeace terus menyampaikan data dan rekomendasinya kepada kementerian terkait sebagai masukan perbaikan,” tegas Syahganda.
Penulis: Muhammad Nizar
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
