Qonita Azzahra

Indeks Tulisan

Ekonomi
Kamis, 20 Agt

Alih Status Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Butuh Rp31 T

Purbaya ungkap Rp31 triliun disiapkan untuk mengubah status PPPK paruh waktu guru menjadi penuh waktu mulai Januari 2027.
Ekonomi
Kamis, 20 Agt

Jerman Berminat Investasi Semikonduktor di Indonesia

Perusahaan Jerman juga disebut sangat tertarik pada pengembangan energi terbarukan hingga solusi efisiensi energi.
Ekonomi
Kamis, 20 Agt

Purbaya Ungkap Waktu Pembatasan Pertalite untuk Warga Desil 10

Purbaya akan membatasi BBM bersubsidi bagi desil 10 dalam beberapa bulan untuk menekan subsidi dan menghemat APBN sekitar 10 persen.
Ekonomi
Kamis, 20 Agt

Airlangga Akui Pemerintah Minim Serap Dana JETP, Baru Pakai 18%

Pemanfaatan dana Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia baru sekitar 3,93 miliar dolar AS dari total komitmen sebesar 21,4 miliar dolar AS.
Ekonomi
Kamis, 20 Agt

Pemerintah Buka Peluang Investasi dari Jerman untuk PLTS 100 GW

Pemerintah juga sudah berkomitmen untuk menjalankan program de-dieselisasi melalui penggantian PLTD.
Ekonomi
Kamis, 20 Agt

OJK Lantik Henry Rialdi Urus Pengelolaan Bursa Mineral

Pemerintah menaruh ekspektasi besar terhadap BMKS, terutama untuk memperbaiki tata kelola perdagangan mineral.
Ekonomi
Rabu, 19 Agt

Kemenkeu: Danantara Development Management Fund Tidak Pakai APBN

Ferry menyebut, pembiayaan program prioritas pemerintah yang dilakukan DDMF bisa dilakukan melalui berbagai macam skema pembiayaan inovatif.
Ekonomi
Rabu, 19 Agt

Purbaya Buka Opsi Tambah Anggaran BNPB Tangani Dampak Gempa NTT

Purbaya berkomitmen untuk terus memonitor penyaluran bantuan yang dilakukan oleh BNPB agar bantuan gempa NTT tersalurkan dengan baik.
Ekonomi
Rabu, 19 Agt

Tanggungan Beban Bunga Utang Pemerintah Rp650 Triliunan

Pembayaran bunga utang luar negeri di tahun depan direncanakan sebesar Rp60,63 triliun, juga naik signifikan dibandingkan outlook APBN 2026.
Ekonomi
Rabu, 19 Agt

Pemerintah Buka Opsi Salurkan Subsidi BBM Lewat BLT

“Kebijakan subsidi energi dan kompensasi yang lebih tepat sasaran perlu didorong untuk APBN yang lebih berkeadilan.”