Naufal Majid

Indeks Tulisan

Sosial Budaya
Sabtu, 21 Feb

Alumni Bangga Anak Jadi WNA, LPDP Tegaskan Aturan Awardee

LPDP menegaskan komitmennya untuk menegakkan aturan secara adil dan konsisten terhadap seluruh awardee maupun alumni.
Hukum
Jumat, 20 Feb

Eks Jubir KPK Ungkap Pasal UU Tipikor Rentan untuk Kriminalisasi

Penggunaan pasal-pasal karet justru berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum di sektor bisnis dan birokrasi.
Hukum
Jumat, 20 Feb

Nasir Djamil Nilai Perlu Ada Evaluasi Sistem Hukum Cegah Korupsi

Nasir Djamil menilai pendekatan pemerintah dalam menangani tindak pidana korupsi (tipikor) masih menitikberatkan penindakan, ketimbang pencegahan.
Hukum
Kamis, 19 Feb

Riva Siahaan: Tuduhan Oplos BBM Tak Terbukti Selama Persidangan

Menurutnya, tidak ada juga bukti perhitungan kerugian negara yang sah dan dapat diuji hingga persidangan berlangsung.
Hukum
Kamis, 19 Feb

Riva Kesal saat Jaksa Geledah Rumahnya: Begini Aja Rumah Dirut?

Dalam proses penggeledahan itu, Riva Siahaan mendengar ucapan petugas Kejaksaan yang menurutnya sangat melukai perasaan.
Hukum
Kamis, 19 Feb

Pegawai Kemnaker Pernah Dapat Uang hingga Rp70 Juta Urus RPTKA

Harry mengaku awalnya mengira uang yang diberikan tiap dua pekan itu sebagai dana pulsa dan transportasi.
Hukum
Kamis, 19 Feb

Atase KBRI KL Akui Terima Mobil dari Terdakwa Pemerasan Kemnaker

Harry Ayusman membuat pengakuan saat hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengurusan RPTKA di Kemnaker di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Hukum
Kamis, 19 Feb

Eks Sekjen Kemnaker Akui Pernah Urus Pengerahan TKA saat Pensiun

Dalam proses pengerahan TKA tersebut, Heri meminta bantuan adik iparnya untuk menerima aliran dana dari agen yang bersangkutan.
Hukum
Rabu, 18 Feb

Kasus Suap Hakim Migor: Ary Bakri Dituntut 17 Tahun Penjara

Ary Bakri juga dituntut membayar denda Rp600 Juta dan uang pengganti Rp21,6 miliar.
Hukum
Rabu, 18 Feb

Marcella Santoso Dituntut 17 Tahun Bui, Uang Pengganti Rp21,6 M

Marcella juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp21,6 miliar paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan.