Muhammad Naufal

Jurnalis yang biasa meliput bidang hukum, keamanan dan perkotaan.

Indeks Tulisan

Ekonomi
Senin, 12 Jan

Pemerintah Setujui Margin Fee Bulog 7% untuk Beras Satu Harga

Pemberian margin fee sebesar 7 persen untuk Bulog dilakukan untuk menekan ketimpangan harga beras di sejumlah wilayah.
Ekonomi
Senin, 12 Jan

Kementan Targetkan Cetak Sawah di Papua 10.000 Ha Per Kabupaten

Kementan telah menggelar rapat dengan kepala daerah di Papua terkait perluasan cetak sawah.
Bisnis
Senin, 12 Jan

TNI AD akan Dilibatkan dalam Percepat Koperasi Desa Merah Putih

TNI AD dan PT Agrinas Pangan Nusantara dijadikan motor percepatan pembangunan 26.000 Koperasi Desa Merah Putih.
Ekonomi
Senin, 12 Jan

Purbaya Bingung Kapal Bantu Bencana Sumatra Kena Pajak Rp30 M

Purbaya meminta pihak yang mengalami kejadian serupa, termasuk cukai atau pajak, saat membantu penanganan bencana Sumatra untuk segera melapor ke Kemenkeu.
Politik
Minggu, 11 Jan

PDIP Respons Ambisi PSI Jadikan Jateng 'Kandang Gajah'

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menekankan partainya tidak melihat ambisi PSI sebagai ancaman politik.
Hukum
Sabtu, 10 Jan

Kasus Penyalahgunaan Data Penumpang oleh Staf KAI Disarankan RJ

Agar tak jadi preseden buruk penggunaan UU PDP, kasus penyebaran data pribadi saat masuk ranah pidana sebaiknya diselesaikan melalui RJ.
Politik
Sabtu, 10 Jan

Megawati Kecam AS Culik Presiden Venezuela: Neokolonialisme

Penculikan Nicolás Maduro dan istirinya oleh AS melanggar Piagak Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun prinsip dasar hubungan internasional.
Politik
Sabtu, 10 Jan

Megawati Minta Kader PDIP Gotong Royong Bantu Pulihkan Sumatra

Pemulihan bencana Sumatra diperkirakan butuh waktu lebih dari satu tahun. Mengingat, bencana di 3 provinsi itu terbilang parah.
Politik
Sabtu, 10 Jan

Ganjar: Rakernas PDIP Soroti Suara Rakyat yang Tak Bebas Bicara

Gajar Pranowo sebut Rakernas PDIP juga membahas isu lingkungan hingga mekanisme Pilkada.
Politik
Sabtu, 10 Jan

Ganjar Klaim PDIP Dukung Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Ganjar Pranowo sebut rakyat Indonesia lebih menghendaki pilkada langsung ketimbang dipilih DPRD.