Masuk tirto.id
Mochammad Fajar Nur
Mochammad Fajar Nur, seorang wartawan berita untuk Tirto.ID yang bergabung sejak Februari 2023. Mulai belajar menulis sejak di bangku perkuliahan pada 2016. Saya bertanggung jawab untuk melaporkan berita terbaru dengan informatif dan menarik bagi pembaca. Sehari-hari menghasilkan tulisan panjang disertai analisis, namun tetap mudah dipahami oleh pembaca. Gemar membaca buku-buku sastra dan esai sosial-kebudayaan. Menulis pada ranah isu kemanusiaan, kesehatan, kebudayaan, kebencanaan serta hukum.
Indeks Tulisan
Bos Antiterorisme AS Mundur, Sebut Trump Terjebak Agenda Israel
Pengunduran diri Kent menjadi yang paling mencolok sejak AS dan Israel meluncurkan serangan ke Iran pada 28 Februari lalu.
Pemerintah Cairkan Bonus Rp365 M untuk Atlet ASEAN Para Games
Atlet Indonesia mencatatkan prestasi gemilang di ASEAN Para Games 2026 dengan membawa pulang 135 emas, 143 perak, dan 114 perunggu.
Kemenkes Pastikan Biaya Perawatan Andrie Yunus Ditanggung Negara
Kemenkes akan menggratiskan biaya kebutuhan medis dan perawatan Andrie hingga kembali pulih.
MK Putuskan Pelanggaran UU Sektoral Dapat Dipidana Tipikor
MK putuskan pelanggaran di UU sektoral (kehutanan, perbankan, dll) tetap bisa dijerat UU Tipikor jika memenuhi unsur korupsi & rugikan negara.
Prabowo: Indonesia Tetap Non-Blok, Tak Gabung Aliansi Militer
Prabowo tegaskan Indonesia tak akan gabung aliansi militer manapun. Fokus pada pertahanan mandiri, solusi dua negara Palestina, dan mediasi AS-Iran.
MK: Menteri Tak Boleh Tentukan Kuota Haji Tanpa Persetujuan DPR
Meskipun MK menolak seluruh permohonan Pemohon, Mahkamah menekankan bahwa penentuan kuota haji bukan kewenangan mutlak menteri.
MK Tolak Uji Materi KUHAP Baru dari Korban Kriminalisasi May Day
MK menyatakan pemohon uji materi KUHAP baru tidak miliki legal standing. Kasus kriminalisasi aksi May Day dinilai pakai aturan lama.
Anwar Usman Minta Maaf dan Pamit dari MK saat Sidang Putusan
Anwar Usman menyatakan momen pembacaan putusan ini kemungkinan menjadi sidang terakhir yang diikutinya.
MK: UU soal Uang Pensiun Anggota DPR Inkonstitusional Bersyarat
MK menegaskan regulasi lama tersebut harus segera diganti dengan undang-undang baru dalam jangka waktu paling lama dua tahun.
Petitum Pemohon Dinilai Ambigu, MK Tolak Gugatan UU Haji & Umrah
Majelis Hakim Konstitusi menilai permohonan tersebut kabur (obscuur) karena uraian dalam permohonan saling bertentangan.
