Masuk tirto.id
Haris Prabowo
Haris mulai rutin membaca majalah sejak SD. Mulai belajar menulis di Lembaga Pers Mahasiswa Aspirasi UPN Veteran Jakarta pada 2013. Alumnus kelas naratif dan liputan agama di Yayasan Pantau. Bergabung sebagai wartawan harian di Tirto.id sejak 2018, tertarik pada isu politik, diskriminasi, media, sejarah, dan kebencanaan.
Indeks Tulisan
Membedah 'Bukit Algoritma': Pemilik Tanah sampai Penyandang Dana
Siapa pemilih lahan Bukit Algoritma, calon Silicon Valley Indonesia? Dari mana mereka mendapatkan uang?
Ridwan Kamil Kritik 'Bukit Algoritma': Jangan Hanya Jadi Gimik
Ridwan Kamil menyebut jika tidak memenuhi tiga komponen penting, proyek 'Bukit Algoritma' hanya akan menjadi gimmick branding.
Draf Perpres HAM Jokowi: Bermula Dari Wiranto & Ditolak Korban
Ide draf Perpres penyelesaian HAM berat muncul kala Wiranto menjabat Menkopolhukam.
COVID-19 10 April: Kasus Bertambah 4.723, Total Vaksinasi 9,9 Juta
Berikut perkembangan terbaru kasus COVID-19 dan vaksinasi di Indonesia per 10 April.
Gempa Magnitudo 6,7 Pukul 14.00, Terasa di Malang, Jogja, Surabaya
Gempa bumi terjadi di Malang Jawa Timur pukul 14.00 tadi. Magnitudo 6,7, tidak berpotensi tsunami.
Megawati Tetap Jadi Penentu Capres 2024 dari PDIP
Siapa yang akan diusung PDIP pada Pilpres 2024 nanti tetap ditentukan Megawati Soekarnoputri.
Kebebasan Beragama & Berkeyakinan yang Semakin Rapuh Saat Pandemi
Riset terbaru Setara Institure menunjukkan kebebasan beragama dan berkeyakinan semakin rapuh saat pandemi, dan banyak pelaku adalah aktor negara.
Puan Maharani Pertanyakan Mudik Dilarang tapi Tempat Wisata Buka
Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk konsisten dengan kebijakan pengendalian mobilitas warga terkait dengan larangan mudik.
Bagaimana Jika Moeldoko Diusung Demokrat AHY Maju Pilgub DKI 2024?
Demokrat kubu AHY menyebut bisa saja mengusung Moeldoko di Pilkada DKI mendatang. Demokrat kubu Moeldoko membalas dengan mengatakan sebaliknya.
DPR Minta Komnas HAM Selesaikan Kasus '65 tanpa Proses Hukum
Arsul mengaku akan sulit menjalankan penyelesaian yudisial untuk kasus-kasus di atas 1990, seperti pembantaian 1965-1966 hingga pembantaian Talangsari 1989.
