Masuk tirto.id
Fransiskus Adryanto Pratama
Fransiskus Adryanto Pratama menjadi bagian dari redaksi Tirto.id sejak Februari 2023. Saat ini, ia meliput isu politik dan hukum. Sebelumnya, ia sempat bekerja di JPNN.com selama 2,5 tahun sebagai reporter.
Sejak Januari 2025, ia diberi kepercayaan sebagai news editor. Sebagai editor, ia ikut menulis, mengedit, dan menyunting naskah reporter sebelum dipublikasikan, sehingga berita yang dipublis bernilai tinggi sesuai prinsip jurnalistik.
Indeks Tulisan
PDN Diretas, DPR: BSSN dan Kominfo Harus Bertanggung Jawab
TB Hasanuddin mempertanyakan upaya yang sudah dilakukan BSSN selama ini untuk mengamankan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi pemerintah.
PKS Resmi Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024
Pertimbangan utama pengusungan Anies-Sohibul Iman adalah pengalaman memimpin dan peluang menang.
Demokrat Tunggu Arahan SBY soal Deklarasi Dukung Bobby Nasution
Herman sebut tugas satgas pilkada hanya melaporkan kepada Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketum, serta AHY lapor ke SBY.
PDIP Bisa Saja Berkoalisi dengan PKB Usung Anies Baswedan di DKI
Menurut Eriko Sotarduga, jumlah kursi PDIP di Jakarta hanya 15 kursi, sementara PKB 10 kursi, jika digabung maka mencukupi mengajukan calon sendiri.
PDIP Nilai Sikap PKS Usung Kadernya di Jakarta Hanya Bergaining
Menurut Eriko, PKS tidak bisa mengusung pasangan cagub dan cawagub sendiri di Pilkada Jakarta. Sebab, PKS hanya mengantongi 18 kursi di DPRD.
Petinggi PDIP Tepis Isu Pergantian Hasto dari Sekjen Partai
Said mengaku tidak pernah mendengar ada pembicaraan terkait pergantian Hasto tersebut di internal partainya.
Golkar Dilema, Ridwan Kamil Maju Pilkada DKI Jakarta atau Jabar?
Airlangga Hartarto mengatakan partainya berencana mengumumkan nama calon gubernur untuk Pilkada DKI Jakarta dan Jawa Barat secara bersamaan.
PKS Pilih Sohibul, Bisa Menang di Jakarta Tanpa Anies?
PKS dinilai akan menghadapi kesulitan untuk meraih kemenangan di Jakarta jika mengusung Sohibul Iman.
Demokrat: Ada Sejumlah Pasal di UUD 1945 Perlu Disempurnakan
Rencana perubahan kelima UUD 1945 diklaim untuk penyempurnaan.
DPR akan Panggil Menkominfo Buntut Gangguan Pusat Data Nasional
DPR mendorong agar Kemenkominfo lebih cepat memperbaiki gangguan Pusat Data Nasional (PDN).
