Masuk tirto.id
Fransiskus Adryanto Pratama
Fransiskus Adryanto Pratama menjadi bagian dari redaksi Tirto.id sejak Februari 2023. Saat ini, ia meliput isu politik dan hukum. Sebelumnya, ia sempat bekerja di JPNN.com selama 2,5 tahun sebagai reporter.
Sejak Januari 2025, ia diberi kepercayaan sebagai news editor. Sebagai editor, ia ikut menulis, mengedit, dan menyunting naskah reporter sebelum dipublikasikan, sehingga berita yang dipublis bernilai tinggi sesuai prinsip jurnalistik.
Indeks Tulisan
Gus Yahya Harap Publik Dengar Penjelasan Pemerintah soal PPN 12%
Gus Yahya menilai, penjelasan utuh pemerintah bisa membuat masyarakat memahami logika berpikir kenaikan PPN 12 persen yang berlaku pada 2025 mendatang.
KPK Imbau Pejabat Tolak Gratifikasi Jelang Natal dan Tahun Baru
Imbauan ini disampaikan komisi antirasuah menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
JK: Tidak Ada Lagi PMI Tandingan, Pertandingan Sudah Berakhir
JK mengaku telah mengantongi keputusan Kementerian Hukum terkait penetapan dirinya sebagai Ketua PMI.
Tiga Menteri Prabowo Gabung PAN, Langsung Jadi Pengurus DPP
Zulhas menyematkan jas PAN kepada tiga menteri, yakni Menteri KKP, Mendag, dan Menhub. Simak selengkapnya.
Formappi: Pilkada Tetap Mahal Meski Kepala Daerah Dipilih DPRD
Rengekan biaya mahal setiap hajatan pemilu atau pilkada selalu muncul. Benarkah mahal?
Penjelasan Yusril soal Prabowo yang Ingin Memaafkan Koruptor
Rencana ini merupakan strategi pemberantasan rasuah dengan menekankan pada pemulihan kerugian negara (asset recovery).
KPK Klarifikasi soal 2 Tersangka Kasus Korupsi CSR BI: Belum Ada
KPK, lewat Juru Bicara Tessa Mahardika, menegaskan bahwa sprindik untuk kasus korupsi CSR Bank Indonesia belum ada nama tersangkanya.
Budi Arie Akui Diperiksa Polisi Terkait Judi Online di Komdigi
Budi Arie enggan menjawab isi materi pemeriksaan dan meminta wartawan bertanya kepada penyidik Kortas Tipikor.
Kejati DKJ Periksa Kadisbud Iwan Henry di Korupsi Disbud Jakarta
Penyidik Kejati DKJ juga memeriksa Kabid Pemanfaatan Dinas Kebudayaan berinisial MFM dan Pemilik EO GR-Pro berinisial GAR di kasus korupsi Disbud DKJ.
Mahfud MD: Netralitas Lebih Penting daripada Cakada Dipilih DPRD
Mahfud juga menegaskan bahwa dia sepakat untuk evaluasi pelaksanaan pilkada, tetapi tidak sepakat dalam pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
