Masuk tirto.id
Dwi Aditya Putra
Dwi Aditya Putra, adalah Asisten Redaktur Ekonomi di Tirto.id. Pria yang akrab disapa Adit ini mulai bergabung sejak Maret 2022. Adit mengawali karier di salah satu media di bawah perusahaan KLY Group (merdeka.com) sejak 2018. Ia juga sudah mendapatkan sertifikasi jenjang Wartawan Muda dari Dewan Pers pada 30 Desember 2020.
Indeks Tulisan
Polri Sita Rp78,1 M dari Sindikat Judi Online Sejak Juni 2024
Uang tersebut berhasil disita dari total 300 kasus yang berhasil dibongkar selama periode tersebut.
Polri Tangkap 7 Tersangka Kasus Judi Online, Barang Bukti Rp70 M
Satu tersangka merupakan Warga Negara Asing (WNA) Cina dan enam orang lainnya berasal dari Indonesia.
Prabowo akan Buka Internasional Humanitarian Islam Pekan Depan
Kegiatan konferensi akan dilaksanakan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, pada 5-6 November 2024.
Menelisik Pesan Politik di Balik Jamuan Makan Malam Prabowo-RK
Arif menilai, pertemuan makan malam antara Ridwan Kamil dan Prabowo tidak lepas dari permasalahan elektoral.
Ide Tenor KPR 40 Tahun, Cicilan Murah tapi Hidup Makin Susah
Dengan tenor KPR 40 tahun, masyarakat berpotensi memiliki cicilan di usia senja, bahkan mungkin saat mereka tidak lagi memiliki pendapatan tetap.
Dari TKN ke GSN, Upaya Prabowo Merawat Simpul Pendukungnya
Musfi menilai, kehadiran GSN tidak lepas dari tujuan jangka panjang untuk menjadi barisan pemenangan Prabowo di Pilpres 2029.
Kasus Tom Lembong dan Celah Korupsi di Balik Izin Impor Pangan
Di balik kasus Tom Lembong, pengendalian impor di Indonesia masih berbasis kuota yang jadi celah bagi para pemburu rente.
Babak Baru Kasus Antam vs Budi Said: Negara Tak Boleh Kalah
Budi Said didakwa merugikan negara Rp1,1 triliun dalam kasus dugaan rekayasa transaksi jual beli emas. Bagaimana duduk perkaranya?
Mencari Formula Ideal dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi 2025
Penentuan upah minimum menjadi isu tahunan yang kerap direspons buruh lewat demo. Bagaimana penentuan formula yang ideal?
Polemik Dana Pribadi di Retreat Kabinet: Hemat atau Risiko?
Penggunaan dana pribadi dalam aktivitas kedinasan yang melibatkan elemen negara akan membuka potensi benturan kepentingan.
