tirto.id - Menkopolhukam Wiranto menyatakan bahwa pertemuan formal antara pemerintah Indonesia dengan pihak United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) malah akan menjadi pengakuan terhadap organisasi yang dinilainya sebagai pemberontak itu.
"Usaha-usaha untuk bertemu siapapun akan kami lakukan, tentu dalam porsi wajar. Jangan sampai ada pengakuan sejajar antara pemerintah sah dengan pemberontak. Tidak bisa," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Selasa (24/9/2019).
Pertemuan kata dia bisa saja terjadi tetapi tidak dalam bentuk perjanjian atau pertemuan formal antara pemerintah yang sah dengan ULMWP yang dinilainya sebagai pemberontak tidak.
"Tentu ada cara lain, jangan pertemuan formal. Karena itu memberikan pengakuan [terhadap keberadaan dan legalitas ULMWP]," sambung Wiranto.
Namun ketika ditanya apa bentuk konkret dari "cara lain" yang disebut, mantan Panglima ABRI itu tak menjawab, ia langsung beranjak dari kursinya, melengos lalu meninggalkan ruangan.
Ketua ULMWP Benny Wenda kini dituding pemerintah Indonesia sebagai dalang kerusuhan di Bumi Cenderawasih. Bahkan KNPB dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) pun dinilai turut memuluskan aksi massa.
"Itu ada, bukan mengada-ada. Itulah yang mendorong terjadinya satu demonstrasi yang anarkis. Sudah jelas sekali, kok, sekarang terjawab adanya campur tangan (pihak) luar dan dalam," kata Wiranto, Kamis (4/9/2019).
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Ferdinan Solosa ingin pemerintah pusat berdialog dengan ULMWP dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Ia memberikan surat permintaan tersebut ke pihak Kantor Staf Kepresidenan (KSP), hari ini.
Ferdinan berpendapat dialog antara tokoh-tokoh yang memiliki ideologi berseberangan tidak pernah terjadi, sehingga masalah di Papua masih berlanjut. Dialog itu nantinya diharapkan adanya mampu memperbaiki situasi Papua dan Papua Barat.
Wenda membuat masalah Papua diperbincangkan di Inggris. Salah satunya dalam forum di House of Commons Inggris, 8 Mei 2019, ketika Menteri Asia dan Pasifik Pemerintah Inggris Mark Field berkata "Act of Free Choice" (Pepera) 1969 sebagai prosedur yang "sepenuhnya cacat'.
Di forum itu Wenda menyindir Wiranto yang menolak referendum atas dasar New York Agreement.
"Saya kasihan dengan Wiranto," ujar Wenda. "Wiranto tidak bisa menipu lagi Bangsa Indonesia. Hukum internasional sudah menegaskan bahwa Pepera cacat hukum."
Menurut Wenda, cara pemerintah Indonesia menangani konflik di Papua menunjukkan kepanikan: menyepelekan rasisme, memblokir jaringan internet, dan penangkapan beberapa aktivis pro-demokrasi.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Irwan Syambudi
