tirto.id - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan, sinergi antara komunitas agama maupun organisasi masyarakat (ormas) adalah prinsip utama bagi pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Peran sertanya dibutuhkan bagi Satgas Penanganan Covid-19 dalam melakukan komunikasi publik.
Satgas Covid-19 berharap semakin banyak komunitas di masyarakat yang bisa tergerak untuk bekerjasama dengan pemerintah, untuk sama-sama membangun kedisiplinan masyarakat yang dapat dimulai dari lingkungannya masing-masing.
"Kami tekankan, Satgas Covid-19 terbuka dengan semua kerjasama, khususnya terkait untuk mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan. Sejak awal Satgas berusaha melakukan komunikasi publik yang spesifik terhadap karakteristik masyarakat. Akan tetapi hal ini tidak akan mudah jika prosesnya tidak melibatkan gate keeper komunitas tersebut," ungkap Wiku saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19.
Wiku menuturkan, apresiasi diberikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) serta beberapa ormas lainnya yang membantu meringankan beban pemerintah dengan menyampaikan satu narasi, yaitu "Tekan Penularan Covid-19 dengan Protokol Kesehatan", yang disesuaikan dengan rincian kegiatannya masing-masing.
Selain itu, diketahui pula peserta kerumunan-kerumunan diikuti masyarakat yang berusia muda. Bahwa kebanyakan penderita Covid-19 tidak bergejala, adalah usia muda dan memiliki potensi menularkan kepada orang disekitarnya termasuk di rumahnya. Untuk itu ia mengajak para orang tua, pihak RT/RW setempat untuk dapat menyampaikan pesan terhadap kaum muda yang berpartisipasi dalam kegiatan kerumunan agar mau mengikuti tes pemeriksaan.
"Ingat, bahwa apabila seseorang terlihat sehat, bukan berarti mereka terbebas dari Covid-19. Karena adanya kasus positif yang tidak menampakkan gejala apapun," pesan Wiku.
Satgas Covid-19 pusat secara rutin juga berkomunikasi dengan satgas Covid-19 di setiap daerah dan selalu menekankan prinsip non diskriminatif, sebagaimana tertuang dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19
Satgas daerah harus berprinsip teguh untuk melakukan upaya pengendalian tanpa pandang bulu, termasuk saat melakukan penjaringan kasus dengan melakukan testing (pemeriksaan) dan tracing (pelacakan) terhadap siapapun yang mengikuti kegiatan kerumunan.
"Saat ini beberapa daerah sedang melakukan penjaringan, dan kami masih memantau perkembangannya. Bukti konkrit kami membantu memenuhi ketersediaan rapid test swab antigen," ujarnya.
-------
Artikel ini diterbitkan atas kerja sama Tirto.id dan BNPB dalam kampanye pencegahan Covid-19.
Editor: Agung DH
