1 Dolar AS Berapa Rupiah Hari Ini 23 Oktober? Cek Kurs Terbaru

tirto.id - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan Jumat (23/10/2026). Rupiah turun 14 poin atau 0,08 persen ke level Rp18.074 per dolar AS melanjutkan tekanan terhadap mata uang domestik setelah pada perdagangan sehari sebelumnya juga ditutup melemah 38 poin atau 0,21 persen.

Pergerakan rupiah terus menurun di tengah kebijakan Bank Indonesia (BI) yang berupaya menjaga likuiditas rupiah melalui pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) dan perpanjangan kebijakan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV).

Di sisi lain, keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75 persen turut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan pasar keuangan.

Rupiah Melanjutkan Pelemahan pada Perdagangan Jumat

Nilai tukar rupiah dibuka pada level Rp18.074 per dolar AS pada Jumat (23/10/2026), melemah 14 poin atau 0,08 persen dibandingkan penutupan perdagangan Kamis (22/10/2026) di level Rp18.060 per dolar AS.

Pada perdagangan sehari sebelumnya, rupiah telah mengalami pelemahan sebesar 38 poin atau 0,21 persen dari posisi penutupan sebelumnya yang berada di level Rp18.022 per dolar AS.

Pada Kamis, pelemahan rupiah mencapai 38 poin, sedangkan pada pembukaan Jumat, rupiah kembali turun 14 poin.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan, pergerakan rupiah berlangsung di tengah kebijakan makroprudensial BI yang diarahkan untuk mendukung likuiditas rupiah. Salah satu kebijakan tersebut adalah penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) bagi perbankan serta perpanjangan kebijakan rasio LTV/FTV.

“BI melanjutkan kebijakan makroprudensial untuk mendukung likuiditas rupiah, termasuk menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) dan memperpanjang kebijakan LTV/FTV,” kata Josua dikutip Antara, Kamis (22/10/2026).

BI menurunkan GWM secara rata-rata sebesar 2 persen untuk memperkuat kecukupan likuiditas rupiah di sektor perbankan. Secara terperinci, GWM bagi bank umum konvensional (BUK) diturunkan dari 9 persen menjadi 7 persen. Sedangkan GWM bagi bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) turun dari 7,5 persen menjadi 5,5 persen.

Selain menurunkan GWM, BI memperpanjang kebijakan rasio LTV/FTV. Kebijakan ini berkaitan dengan besaran pembiayaan atau kredit yang dapat diberikan terhadap nilai agunan.

Suku Bunga Acuan BI Bertahan di Level 5,75 Persen

Selain kebijakan likuiditas, keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75 persen turut menjadi bagian dari perkembangan yang memengaruhi pergerakan rupiah.

Suku bunga acuan merupakan salah satu instrumen utama bank sentral dalam mengarahkan kondisi moneter, memengaruhi biaya pinjaman, serta menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi.

Keputusan mempertahankan suku bunga tersebut menunjukkan bahwa BI masih menjaga keseimbangan antara stabilitas perekonomian dan dukungan terhadap pertumbuhan.

Di pasar obligasi pemerintah, imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) tercatat menurun di seluruh tenor yang menjadi acuan. Pergerakan tersebut terjadi seiring keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan.

Yield SBN acuan tenor lima tahun tercatat sebesar 7,21 persen, turun 1 basis poin (basis points/bps). Pada tenor 10 tahun, yield berada di level 7,43 persen atau turun 2 bps. Sementara itu, yield tenor 15 tahun tercatat sebesar 7,42 persen, turun 1 bps, dan tenor 20 tahun berada di level 7,41 persen, turun 2 bps.

Dari sisi aktivitas transaksi, volume perdagangan obligasi pemerintah pada Rabu (21/10) tercatat mencapai Rp24,39 triliun, meningkat dibandingkan Rp15,71 triliun pada sesi yang disebut berlangsung Selasa (22/10).

Namun, terdapat ketidaksesuaian hari dan tanggal pada data pembanding tersebut karena 21 Oktober 2026 jatuh pada Rabu, sedangkan 22 Oktober 2026 jatuh pada Kamis. Karena itu, tanggal transaksi pembanding perlu diverifikasi sebelum data tersebut dipublikasikan.

Di sisi lain, kepemilikan investor asing atas obligasi pemerintah Indonesia tercatat turun Rp2,37 triliun menjadi Rp918 triliun per 20 Oktober 2026. Jumlah tersebut setara dengan 13,07 persen dari total obligasi pemerintah yang beredar atau outstanding.