Indeks Teluk Jakarta

Warga yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta meminta Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan tetap meneruskan kebijakan mantan Menko Maritim Rizal Ramli terkait reklamasi Teluk Jakarta.

Reklamasi Teluk Jakarta sudah dilaksanakan meski belum ada peraturan daerah yang mengaturnya. Salah satu pengurukan yang sedang berlangsung adalah reklamasi Pulau G di sekitar Muara Angke. Para nelayan pun tak tinggal diam. Bersama beberapa LSM, mereka menggugat pemprov DKI Jakarta karena reklamasi itu akan berdampak buruk bagi pencaharian dan hunian mereka.

Reklamasi atau pengurukan Teluk Jakarta jalan terus meski kontroversial. Gubernur Ahok menganggap reklamasi dilandasi fondasi hukum kuat, yakni Keppres No.52 tahun 1995 yang diputuskan oleh Presiden Soeharto. Tapi karena tak didasari perda tentang zonasi dan tata ruang pesisir, perizinan itu dianggap menyalahi peraturan. Koalisi LSM dan nelayan menggugat perizinan itu.

Reklamasi meminggirkan nelayan tradisional. Menurut Ketua KNTI Jakarta, Presiden Jokowi harus membuktikan visi kemaritimannya. pembangunan pulau reklamasi ini memang berdampak pada warga pesisir utara teluk jakarta. Diperkirakan sebanyak 16.855KK akan sangat berdampak pada proyek reklamasi ini.