Indeks Pro Kontra Tax Amnesty

Tax amnesty di Jilid I tidak efisien dilakukan untuk menarik dari para pengemplang pajak sehingga jilid II dinilai tidak perlu ada.

Ditjen Pajak telah mengeluarkan Perdirjen Pajak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dimana aturan ini menjawab keresahan masyarakat pada program amnesti pajak yang dianggap tak tepat sasaran dan hanya menguntungkan segelintir orang.

Keresahan terkait amnesti pajak yang dianggap tidak adil bagi para wajib pajak kelas menengah ke bawah ditanggapi oleh Dirjen Pajak. Melalui Peraturan Pajak yang dikeluarkan pada 29 Agustus 2016, disebutkan bahwa terdapat wajib pajak orang pribadi dan WNNI di luar negeri yang diperbolehkan tidak menggunakan hak pengampunan pajak.

Gugatan terkait UU Pengampunan Pajak yang telah masuk ke MK menyebutkan bahwa tax amnesty dinilai tidak adil bagi masyarakat biasa karena memberi pengampunan untuk para konglomerat yang menyimpan dana di luar negeri. Namun, Seskab membantah keresahan masyarakat yang menganggap tax amnesty tidak tepat sasaran.