Indeks Makar

Keluarga dan kuasa hukum Surya Anta dan lima mahasiswa Papua mengaku tak tahu kasus mereka telah dilimpahkan ke kejaksaan.

Jenderal jagoan perang Erwin Rommel akhirnya frustrasi juga. Melihat Jerman akan hancur, dia berusaha meyakinkan Hitler untuk menghentikan perang.

Eggi Sudjana meminta klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo terkait sangkaan makar yang dialaminya.

Kivlan sakit. Dia dirawat di rumah sakit sejak awal pekan lalu.

Kivlan Zen cabut seluruh permohonan praperadilan di PN Jaksel.

Usai Menkopolhukam Wiranto tegaskan larangan mengibarkan bendera bintang kejora, dua mahasiswa asal Papua ditangkap paksa dan dikenai pasal makar.

Pengacara Kivlan Zen menyerahkan 19 barang bukti kepada hakim sidang gugatan praperadilan.

Jerry mengatakan berkas tersangka Sofyan Jacob merupakan berkas tahap pertama, nantinya Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan mengevaluasi berkas tersebut. Jika dinyatakan lengkap maka dilanjutkan dengan pelimpahan berkas tahap kedua.

Jelang kudeta 3 Juli 1946, Soeharto sempat menolak perintah Presiden Sukarno untuk menangkap Jenderal Mayor Sudarsono, sang pelaku makar.

Pelaku penting G30S, Abdul Latief dan Untung, adalah bekas bawahan Soeharto. Kepada keduanya, Soeharto tak bisa menolong dalam kasus makar.

Masa penahanan Hermawan Susanto, pengancam penggal kepala Presiden Jokowi, diperpanjang selama 40 hari. 

Penyidik akan melanjutkan pemeriksaan eks Kapolda Metro Jaya Komjen Pol (Purn) Sofyan Jacob setelah pulih dari sakit. 

Kuasa hukum Kivlan menyebut uang tersebut didapatkan kliennya dari jasa pembebasan sandera.

Polisi kembali akan memeriksa tersangka dugaan makar Sofyan Jacob usai kesehatannya dinyatakan membaik.

Sofyan Jacob memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya, guna diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan makar namun enggan menjalani pemeriksaan karena alasan sedang tak sehat.

YLBHI menilai tim asistensi yang dibentuk Wiranto justru berpotensi melanggengkan praktik kriminalisasi dengan dalih melanggar pasal makar.

Ryamizard Ryacudu mengaku belum mengambil keputusan soal surat permohonan perlindungan yang dikirim Kivlan.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan purnawirawan sudah ada wadahnya sendiri, karena mereka secara hukum sudah masuk ranah sipil.

Gatot menganggap konferensi pers yang dilakukan Polri bertujuan untuk menggiring opini bahwa purnawirawan terlibat dalam kasus kerusuhan Mei maupun makar.

Ryamizard mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan hukum sebagai panglima tertinggi. Oleh karena itu hukum harus ditaati siapapun mereka.