Indeks Jokowi-maruf

Jokowi bandingkan kabinetnya yang dipenuhi menteri perempuan dalam Debat Capres 2019.

Prabowo Subianto, capres nomor urut 02 menyebutkan emak-emak sebagai pendukungnya yang paling keras.

Debat Pilpres 2019 malam ini membahas topik hukum, HAM, korupsi dan terorisme serta terbagi dalam 6 segmen.

Jokowi mencontohkan dirinya saat menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta yang tidak memerlukan banyak biaya.

Jokowi saat debat mengklaim tak ada pembedaan jumlah bonus atlet disabilitas dengan atlet Asian Games.

Visi misi capres-cawapres soal hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan terorisme dinilai masih retoris.

Prabowo Subianto mengumbar janji pemberantasan korupsi, bila ada kader Partai Gerindra korupsi akan dimasukkan olehnya ke penjara.

“Tidak masuk akal pejabat penting penghasilannya sedikit," tukas Prabowo dalam Debat Pilpres 2019 perdana.

Debat Pilpres berlangsung Kamis, 17 Januari 2019. Dalam debat perdana ini, Jokowi menyinggung kasus hoaks Ratna Sarumpaet.

Cawapres nomor urut 02 Ma'ruf Amin mengakui tak ada tema khusus yang dibahas dalam Debat Pilpres 2019. Pasalnya, Jokowi, menurut TKN, akan mendominasi porsi debat.

Prabowo Subianto menyebut seorang kepala desa di Jawa Timur yang mendukungnya ditahan, sedangkan para kepala daerah yang mendukung Jokowi tak tersentuh hukum.

Debat Pilpres 2019 perdana salah satunya mengangkat tema korupsi. Prabowo Subianto akan meningkatkan gaji pejabat dan ASN secara signifikan demi menekan penyelewengan.

Pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin menghadapi Debat Perdana Capres Pilpres 2019 tanpa beban, menurut TKN.

Jokowi menyampaikan soal pemenuhan hak dan kesetaraan penyandang disabilitas dalam Debat Capres 2019.

"Masyarakat tidak mendapatkan kesejahteraan ini menjadi embrio, lahan yang subur untuk tumbuhnya terorisme."

Debat Pilpres 2019 seharusnya seru. Tapi mungkin itu terganjal karena sudah ada kisi-kisi pertanyaan.

TKN pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf mengklaim kedua kandidat sudah siap menjelang Debat Capres Pilpres 2019 kalau diperlukan untuk membuka detail kasus.

Arsul Sani yakin para pemilih akan rasional karena membandingkan seluruh aspek dalam Pilpres 2019.

Untuk mengatasi aturan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah dengan memberdayakan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

"Debat I ini kan masalah hukum, HAM, penanggulangan terorisme, ini kan sudah dikerjakan pemerintah Pak Jokowi," kata JK.