Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny F Sompie mengatakan bahwa jajarannya tengah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota untuk membentuk sistem pengawasan warga negara asing di setiap kecamatan atau desa. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi kebijakan bebas visa bagi 169 negara yang diberlakukan Indonesia mulai Maret 2016.